Kim Jong Un Kirim 3.000 Tentara Tambahan ke Rusia untuk Perang Ukraina

MPN Indonesia 6 April 2025 - Korea Utara mengirim tambahan 3.000 personel militer ke Rusia untuk mendukung operasi tempur Kremlin dalam konflik bersenjata yang berlangsung dengan Ukraina. 

Pengiriman ini berlangsung antara Januari hingga Februari 2025, berdasarkan laporan dari militer Korea Selatan pada Kamis (27/3).

Keputusan ini menambah jumlah total tentara Korea Utara yang telah dikerahkan ke Rusia menjadi sekitar 11.000 orang.

Penguatan militer ini terjadi di tengah meningkatnya hubungan bilateral antara Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin. 

Keduanya sebelumnya menandatangani pakta pertahanan yang menyatakan komitmen untuk saling memberikan bantuan militer apabila salah satu negara diserang.

Penempatan Pasukan Korea Utara di Wilayah Kursk

Ribuan tentara Korea Utara yang dikirim baru-baru ini dikerahkan ke wilayah Kursk, Rusia, sebuah lokasi strategis di dekat perbatasan barat Rusia yang menjadi medan konflik intens antara pasukan Rusia dan Ukraina. 

Kursk menjadi target serangan Ukraina sejak Agustus, dan sejak itu tentara Korea Utara aktif dalam upaya mempertahankan wilayah tersebut. 

Berdasarkan laporan dari intelijen Korea Selatan, National Intelligence Service (NIS), pengerahan terbaru ini ditujukan untuk memperkuat posisi militer Rusia yang berhadapan langsung dengan pasukan Ukraina di wilayah tersebut.

Kehadiran pasukan Korea Utara di medan pertempuran ini pertama kali dikonfirmasi secara terbuka pada Oktober 2024, ketika mereka mulai bergabung dalam operasi militer Rusia.

Ukraina dan negara-negara Barat mencatat bahwa tentara Korea Utara menguasai beberapa ratus kilometer persegi wilayah di Kursk, menunjukkan peran aktif mereka dalam operasi darat.

Pengiriman Senjata dan Dampak Tempur

Selain personel militer, Korea Utara juga mengirimkan persenjataan dalam jumlah besar ke Rusia. Di antara perlengkapan militer yang dikirim adalah rudal balistik jarak pendek, sekitar 200 howitzer self-propelled sepanjang 170 milimeter, serta peluncur roket ganda sepanjang 240 milimeter. 

Pasukan Rusia juga dilaporkan menggunakan senjata buatan Korea Utara dalam pertempuran dengan Ukraina.

Konflik ini menyebabkan kerugian besar bagi pasukan Korea Utara. Dari total 11.000 prajurit yang telah dikirim, sekitar 4.000 di antaranya dilaporkan tewas atau terluka. 

Hal ini mencerminkan tingkat risiko yang tinggi di medan tempur dan intensitas pertempuran di wilayah yang dikuasai oleh militer Rusia dan sekutunya.

Penangkapan Tentara Korea Utara oleh Ukraina

Pada Januari 2025, Ukraina menangkap dua tentara Korea Utara yang berada di wilayah Kursk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa ini adalah kali pertama tentara Korea Utara ditangkap dalam keadaan hidup sejak keterlibatan mereka dalam perang dimulai pada musim gugur 2024. 

Kedua tentara tersebut kemudian dibawa ke Kyiv dan menjalani pemeriksaan serta perawatan medis oleh Dinas Keamanan Ukraina (SBU).

Menurut pemerintah Ukraina dan sekutunya, keterlibatan Korea Utara dalam konflik Ukraina-Rusia menandai perluasan dimensi internasional dari perang tersebut. 

Kyiv menegaskan bahwa pasukan Korea Utara telah aktif berpartisipasi dalam operasi militer Rusia, meskipun Pyongyang belum secara resmi menyatakan dukungan militer kepada Moskow.

Hubungan Strategis Kim Jong-un dan Vladimir Putin

Kemitraan militer antara Korea Utara dan Rusia semakin terlihat sejak penandatanganan pakta pertahanan antara Kim Jong-un dan Vladimir Putin pada tahun lalu. 

Isi pakta tersebut menegaskan bahwa masing-masing negara akan memberikan bantuan militer jika salah satu mengalami serangan. 

Kesepakatan ini diyakini menjadi dasar pengiriman pasukan dan persenjataan dari Korea Utara ke Rusia selama berlangsungnya konflik di Ukraina.

Dalam konteks konflik ini, pengiriman personel tambahan dari Korea Utara memperkuat kolaborasi strategis yang sedang dibangun antara kedua negara. 

Dukungan yang diberikan Korea Utara tidak hanya terbatas pada logistik militer, tetapi juga memperlihatkan keterlibatan langsung dalam peperangan di garis depan, sebuah tindakan yang dinilai memiliki implikasi besar terhadap stabilitas regional dan dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk potensi kejahatan Perang yang menjadi perhatian masyarakat internasional.

(ADN/NID/RAD)