Gencatan Senjata Laut Hitam Disepakati, Perang Rusia-Ukraina Mulai Mereda?

MPN Indonesia 5 April 2025 - Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan gencatan senjata di wilayah Laut Hitam setelah melalui perundingan selama tiga hari di Riyadh, Arab Saudi, yang difasilitasi oleh Amerika Serikat dan diumumkan pada (25/3). 

Perjanjian ini menandai langkah diplomatik terbaru dalam upaya meredakan konflik bersenjata antara kedua negara yang telah berlangsung sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

Tujuan utama kesepakatan adalah penghentian seluruh aktivitas militer di Laut Hitam serta pencegahan serangan terhadap infrastruktur energi masing-masing pihak.

Meskipun implementasi teknis perjanjian belum memiliki tanggal pelaksanaan yang pasti, Rusia menyatakan kesediaan untuk menjalankan gencatan senjata dengan syarat pencabutan sejumlah sanksi internasional terhadap sektor pangan dan pupuk mereka. 

Persyaratan tersebut meliputi penghapusan larangan layanan terhadap kapal berbendera Rusia, pemulihan akses terhadap mesin pertanian, serta kembalinya akses bank ekspor Rusia ke sistem pembayaran SwiftPay.

Persyaratan Rusia dan Tanggapan AS

Kementerian Luar Negeri Rusia, melalui Sergei Lavrov, mengungkapkan bahwa persetujuan atas kesepakatan Laut Hitam bergantung pada jaminan langsung dari Amerika Serikat kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. 

Sergei Lavrov menyatakan bahwa pengalaman terdahulu menunjukkan kegagalan implementasi ketika perjanjian hanya melibatkan Kyiv tanpa pengaruh langsung dari Washington.

“Kami butuh jaminan yang jelas. Mengingat pengalaman menyedihkan dari kesepakatan dengan Kyiv, jaminan tersebut hanya bisa berhasil jika disampaikan oleh Washington kepada Zelensky dan timnya,” ujar Sergei Lavrov, dikutip MPN Indonesia dari Reuters pada Sabtu (5/4).

Presiden Amerika Serikat Donald Trump merespons tuntutan Rusia dengan menyatakan bahwa pemerintahan AS sedang mempertimbangkan seluruh permintaan tersebut. 

Pernyataan resmi Gedung Putih menyebutkan bahwa Amerika Serikat akan membantu memulihkan akses Rusia ke pasar global untuk ekspor pertanian dan pupuk, sebagai bagian dari upaya menormalisasi jalur perdagangan di kawasan Laut Hitam.

Reaksi Ukraina terhadap Konsesi dan Ketegangan Lapangan

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyampaikan kekhawatiran bahwa konsesi terhadap Rusia dapat melemahkan posisi Ukraina dalam perundingan. Ia menegaskan bahwa Ukraina akan mendesak diberlakukannya sanksi tambahan dan peningkatan dukungan militer dari sekutu Barat jika Rusia terbukti melanggar isi kesepakatan. 

Dalam pidato malamnya, Zelensky juga menuduh pihak Kremlin memberikan informasi yang menyesatkan dengan mengaitkan pencabutan sanksi sebagai syarat pelaksanaan perjanjian.

Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, menambahkan bahwa keterlibatan negara ketiga sebagai pengawas kesepakatan dapat dipertimbangkan. 

Rustem Umerov menyatakan bahwa setiap pergerakan kapal perang Rusia di luar wilayah timur Laut Hitam akan dianggap sebagai pelanggaran dan memberikan hak kepada Ukraina untuk melakukan tindakan pembelaan.

Latar Belakang Kesepakatan dan Ketegangan Terkini

Kesepakatan gencatan senjata di Laut Hitam ini memiliki akar pada perjanjian sebelumnya yang ditandatangani pada Juli 2022. Kesepakatan tersebut, yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memungkinkan ekspor hampir 33 juta metrik ton biji-bijian Ukraina selama masa perang. 

Namun, Rusia menarik diri dari kesepakatan tersebut pada Juli 2023, dengan alasan sanksi Barat telah menghambat ekspor makanan dan pupuk Rusia, termasuk dari aspek pembayaran, logistik, dan asuransi.

Seiring pembicaraan damai di Riyadh berlangsung, konflik bersenjata tetap meningkat di medan tempur. Rusia meluncurkan serangan rudal ke kota Sumy pada (24/3) yang menyebabkan lebih dari 100 orang terluka. 

Sebagai balasan, Ukraina menyerang infrastruktur militer Rusia di Kursk, menewaskan hingga 30 tentara. Laporan pada (25/3) juga menyebutkan Ukraina menghadapi serangan 139 drone dan satu rudal balistik dari pihak Rusia.

Tantangan Implementasi dan Masa Depan Kesepakatan

Walaupun kesepakatan terbaru diharapkan membuka kembali jalur perdagangan di Laut Hitam dan mendukung perdamaian jangka panjang, kedua pihak masih menunjukkan keraguan satu sama lain. 

Rusia menyatakan Ukraina tetap menargetkan infrastruktur energi sipil, sedangkan Ukraina menuduh Moskow tidak memiliki niat tulus dalam menjalankan perjanjian.

Dengan latar belakang ketegangan tersebut, kesepakatan ini tidak hanya menjadi ujian diplomatik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menentukan arah konflik ke depan.

Baik Rusia maupun Ukraina telah menyetujui pengembangan kebijakan larangan serangan lintas wilayah terhadap fasilitas energi, sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan di kawasan strategis Laut Hitam.

(ADN/NID/RAD)