Pramono Anung Copot Direktur IT Bank DKI Imbas Gangguan Layanan Digital

MPN Indonesia 9 April 2025 - Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk memberhentikan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono pada Selasa (8/4).

Pemberhentian ini menyusul keluhan masyarakat atas gangguan layanan perbankan sejak akhir Maret 2025.

Keputusan ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama jajaran Direksi Bank DKI yang berlangsung di Balai Kota Jakarta.

Pramono Ambil Tindakan Tegas

Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Pramono menegaskan bahwa tak ada satu pun orang di Jakarta yang kebal hukum. Terlebih, jika tindakan tersebut merugikan warga Jakarta.

“Tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Jakarta. Tindakan yang merugikan warga Jakarta harus menerima konsekuensi atas tindakannya,” kata Pramono, dikutip MPN Indonesia dari Instagram @pramonoanungw.

Pramono juga menginstruksikan agar masalah ini diproses secara hukum, dengan membawa kasus tersebut ke Bareskrim.

Ia mencurigai adanya keterlibatan pihak internal dalam gangguan sistem yang terjadi.

“Laporkan ke Bareskrim, proses hukum, karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam,” tegasnya.

Peringatkan Pihak yang Ikut Campur

Pramono menegaskan bahwa tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ia menuntut agar penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi perbankan daerah.

Pramono bahkan mengatakan jika ada pihak internal yang ikut campur, maka ia akan langsung mengambil tindakan.

“Tidak boleh siapa pun di dalam internal kita, terutama Pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan,” tegasnya.

Tak Ingin Ada Keluhan Serupa

Sebelumnya, keluhan terhadap layanan Bank DKI mulai mencuat melalui media sosial menjelang Lebaran kemarin.

Banyak nasabah melaporkan kesulitan mengakses aplikasi JakOne Mobile, kegagalan dalam transaksi antar bank, pembayaran menggunakan QRIS, hingga penarikan tunai di jaringan ATM Bersama.

Pramono menegaskan pentingnya reformasi struktural di tubuh Bank DKI, khususnya pada bidang teknologi informasi.

Ia menyatakan bahwa penyelesaian masalah tidak boleh memakan waktu terlalu lama, bahkan berharap Bank DKI dapat melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) dalam waktu dekat.

“(Gangguan layanan) ini yang terakhir. Tidak boleh lagi ada kejadian keempat. Kalau bisa, Bank DKI ini IPO. Tidak mungkin diselesaikan satu setengah tahun. Maksimal 6 bulan,” ujar Pramono.

(AKM/NID/RAD)