Pemprov Jakarta akan Pasang 30.000 CCTV di Jakarta, Siapkan Anggaran Capai Rp380 Miliar

MPN Indonesia 16 April 2025 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan memasang kamera pengawas CCTV di 30.000 titik sebagai bagian dari strategi peningkatan keamanan dan respons terhadap kasus kehilangan fasilitas umum. 

Kebijakan ini termasuk dalam janji kampanye dan ditargetkan selesai melalui skema bertahap dengan anggaran mencapai Rp380 miliar.

Proyek CCTV Menyasar Seluruh Wilayah Jakarta

Pemprov Jakarta merencanakan pemasangan 30.000 unit kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang tersebar di berbagai titik wilayah Jakarta. Proyek infrastruktur ini akan dilaksanakan secara bertahap dan dialokasikan dalam anggaran belanja pemerintah daerah sebesar Rp380 miliar. 

Informasi ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, saat meninjau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Selasa (15/4).

Rano Karno menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menepati janji kampanye yang diusung bersama Gubernur Jakarta, Pramono Anung. 

Pemasangan CCTV bertujuan utama untuk meningkatkan sistem keamanan publik di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap potensi tindak kriminal di ruang publik.

Respons atas Insiden Pencurian Fasilitas Umum

Kebijakan publik ini juga menjadi tanggapan langsung atas insiden pencurian yang terjadi di JPO Jalan Daan Mogot, Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. 

Dalam insiden tersebut, sejumlah besi anak tangga dilaporkan hilang, yang diduga kuat sebagai akibat pencurian. Berdasarkan pemantauan MPN Indonesia dari unggahan akun Instagram @lbj_jakarta pada Rabu (16/4), video yang merekam kondisi tangga rusak menunjukkan warga yang menuruni tangga dengan sangat hati-hati demi menghindari celah kosong yang membahayakan.

Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa tindakan pencurian tersebut akan ditindak tegas. Ia telah menginstruksikan jajarannya untuk memeriksa rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. 

“Saya sudah minta di tempat itu untuk CCTV-nya diambil, karena yang seperti ini tidak boleh terjadi,” ujar Pramono Anung kepada wartawan saat ditemui di Balai Kota Jakarta pada Selasa (15/4).

Implementasi Bertahap Sesuai Prioritas Wilayah

Rano Karno menambahkan bahwa implementasi proyek CCTV ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari area-area yang dianggap prioritas seperti taman kota. 

Untuk titik-titik di lingkungan RT dan RW, pelaksanaan akan dilakukan pada tahun berikutnya karena keterbatasan anggaran yang ada saat ini. 

“Cuma memang untuk wilayah yang di luar ini kita mungkin anggaran tahun depan. Karena itu memang banyak, hampir 30 ribu titik CCTV yang akan kita pasang,” jelas Rano Karno kepada wartawan usai meninjau JPO di Jalan Daan Mogot pada Selasa (15/4).

Gubernur Pramono Anung juga menyebut bahwa jumlah titik pemasangan CCTV yang ditargetkan mencakup seluruh wilayah administrasi tingkat RT dan RW se-Jakarta, yaitu sebanyak 30.418 titik. Menurutnya, besaran anggaran tersebut masih dalam batas kewajaran bila dibandingkan dengan cakupan wilayah yang luas.

Tindak Lanjut Perbaikan Infrastruktur

Terkait peristiwa hilangnya anak tangga di JPO Daan Mogot, pihak Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat telah melakukan tindak lanjut perbaikan pada Senin (14/4). 

Petugas dikerahkan dengan membawa perlengkapan seperti kompresor, pelat besi, dan gerinda.

Jalan di sekitar JPO ditutup sementara untuk menjamin keselamatan saat proses perbaikan berlangsung. Petugas terlihat menutup celah tangga dan melakukan pengelasan untuk memulihkan fungsi JPO secara optimal.

Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Penguatan Infrastruktur dan Keamanan

Kebijakan pemerintah melalui pemasangan kamera CCTV ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan dan mencegah tindak kriminal di fasilitas umum. 

Selain menjadi bagian dari program infrastruktur, langkah ini sekaligus memperlihatkan keseriusan Pemprov Jakarta dalam menerapkan kebijakan publik berbasis keamanan dan keselamatan warga. 

Proyek ini juga menegaskan komitmen Pemprov dalam membenahi infrastruktur vital di ibu kota secara sistematis dan berkelanjutan.

(AKM/NID/RAD)