Dedi Mulyadi Debat dengan Remaja yang Tak Mau Wisuda Sekolah Dihapus: Kenapa Miskin Mau Bergaya?

Jawa Barat, MPN Indonesia 28 April 2025 - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berdebat dengan seorang remaja putri asal Kabupaten Bekasi terkait kebijakan penghapusan kegiatan wisuda di tingkat sekolah.

Diskusi ini berawal dari kritik yang disampaikan remaja tersebut melalui media sosial, menyoroti kebijakan pemerintah Jawa Barat termasuk program penggusuran rumah di bantaran sungai.

Dedi Jelaskan Alasannya Hapus Wisuda Sekolah

Dalam diskusi tersebut, Dedi Mulyadi mempertanyakan praktik wisuda di tingkat pendidikan dasar dan menengah yang menurutnya tidak lazim.

“Di negara mana yang TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda di negara mana tuh? Hanya di Indonesia,” ujar Dedi, dikutip MPN Indonesia dari kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Senin (28/4).

Ia menambahkan bahwa acara wisuda di tingkat sekolah cenderung memberatkan biaya keluarga, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah miskin seperti bantaran sungai.

“TK ada wisuda, lalu SD wisuda lagi, terus SMP wisuda lagi tetapi orang tuanya enggak punya rumah, tinggal di bantaran sungai,” kata Dedi.

Dedi menegaskan bahwa kebijakan penghapusan wisuda merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Jawa Barat untuk melindungi masyarakat miskin dari beban ekonomi tambahan.

Ia menyebutkan bahwa orang tua kerap dibebani biaya tambahan seperti pembayaran untuk kegiatan study tour yang bisa mencapai jutaan rupiah.

Minta Wisuda Sekolah Tetap Ada

Di sisi lain, remaja tersebut berpendapat bahwa perpisahan atau wisuda adalah momen penting bagi siswa untuk mengenang masa-masa sekolah.

“Saya merasa sudah lulus, kalau enggak ada perpisahan, kita tuh enggak bisa kumpul bareng atau ngerasain interaksi terakhir bersama teman-teman,” kata dia.

Ia pun meminta agar wisuda untuk anak sekolah tak dihapus, melainkan dikurangi biayanya.

Dedi Mulyadi lantas menyarankan agar siswa yang ingin mengadakan acara perpisahan melakukannya secara mandiri tanpa melibatkan sekolah.

“Ya sudah, perpisahan sendiri saja. Enggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul bersama teman-teman, bikin perpisahan sendiri sok saja, tapi jangan melibatkan sekolah,” tuturnya.

Debat Sengit soal Wisuda

Dedi juga mengajukan pertanyaan mengenai dana untuk acara perpisahan yang harus ditanggung orang tua.

“Duit perpisahan dari siapa?” tanyanya.

Setelah remaja itu menjawab dari orang tua, Dedi kembali menegaskan,

“Kalau dari orang tua, membebani tidak? Terus kalau tanpa perpisahan, apa sekolah bakal bubar?” kata Dedi.

Ia pun menyayangkan siswa tersebut lebih memilih wisuda daripada memenuhi kebutuhan hidupnya yang lain.

“Kamu miskin gak?” tanya Dedi.

“Iya saya mengakui,” timpat remaja.

“Kenapa miskin pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kamu merasa miskin, kenapa miskin ga prihatin?” tegas Dedi Mulyadi.

Dedi: Logikanya Tidak Tepat

Dedi Mulyadi juga menyampaikan bahwa bentuk kritik yang dilontarkan remaja tersebut kurang tepat sasaran.

Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya diarahkan pada kebijakan yang memberatkan masyarakat, seperti iuran sekolah yang tinggi atau masalah infrastruktur, bukan pada upaya mengurangi beban biaya keluarga.

“Kritik gubernur karena membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani bayar iuran sekolah. Kritik gubernur karena membiarkan banjir, itu saya senang,” kata Dedi.

“Ini, kritik gubernur karena melarang perpisahan. Akhirnya di-bully karena logikanya tidak tepat,” imbuhnya.

Selain itu, terkait dengan program penggusuran di bantaran sungai, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan demi mencegah banjir yang lebih parah di wilayah tersebut.

“Kenapa saya melakukan ini? Kalau saya tidak melakukan ini, banjir parah lagi. Gubernur yang disalahin. Sekarang kan sudah agak lumayan,” katanya.

(AKM/NID/RAD)