BGN Terima APBN Rp217 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis Mulai 2026

MPN Indonesia 17 Juni 2025 - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menerima pagu indikatif sebesar Rp217 triliun dari APBN 2026 untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).

Anggaran ini menjadikan BGN sebagai lembaga pemerintah dengan alokasi dana terbesar di Indonesia.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada Senin (16/6) di Kantor BP Taskin, Jakarta Pusat.

“Alhamdulillah, kita sudah dianggarkan Rp71 triliun, dan kemudian masih akan bertambah kurang lebih Rp50 triliun. Tahun depan kami sudah mendapatkan APBN indikatif senilai Rp217 triliun, artinya akan menjadi lembaga dengan anggaran terbesar,” kata Dadan Hindayana kepada wartawan di Kantor BP Taskin, Jakarta Pusat, Senin (16/6).

Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungan penuh terhadap pendanaan program ini.

“Anggaran sudah selesai dengan jaminan dari Bapak Presiden bahwa apa pun yang dibutuhkan Badan Gizi pasti diberikan,” ungkapnya.

Fokus Utama pada Infrastruktur dan SDM SPPG

Sebagai bagian dari persiapan program MBG, BGN menyiapkan 32.000 calon kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pelatihan dan pendidikan bagi para kepala satuan tersebut tengah berlangsung agar program siap dijalankan secara nasional pada 2026.

BGN juga bekerja sama dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) untuk pembangunan infrastruktur SPPG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menjelaskan bahwa pembangunan SPPG akan dilakukan secara bertahap.

“Kalau yang biasa kan minimum 3.000 penerima manfaat, karena kami harus ke wilayah-wilayah 3T yang kadang-kadang jarang penduduk. Secara ukurannya, jumlah penerimanya akan disesuaikan, dan juga size atau ukuran SPPG-nya juga akan disesuaikan,” jelas Budiman.

Beberapa Wilayah 3T Jadi Prioritas Pembangunan

Sejumlah daerah telah dipetakan sebagai lokasi pembangunan awal SPPG, antara lain Lampung Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kuningan (Jawa Barat).

BP Taskin akan menyesuaikan kapasitas setiap unit SPPG berdasarkan kepadatan penduduk dan karakteristik geografis di wilayah tersebut.

Dengan kolaborasi antara BGN dan BP Taskin serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat, program makan bergizi gratis diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif mulai 2026.

(AKM/NID/RAD)