Wamensos Pastikan Masa Orientasi Sekolah Rakyat Dimulai 14 Juli: Progres Sesuai Terget

MPN Indonesia 7 Juli 2025 - Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto akan resmi diluncurkan pada 14 Juli 2025.

Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, mengonfirmasi langsung bahwa Sekolah Rakyat siap beroperasi.

“Untuk Sekolah Rakyat ini yang mempersiapkan bukan hanya Kemensos, tapi lintas kementerian. Alhamdulillah progresnya sesuai target,” ujar Agus saat hadiri salah satu acara stasiun TV swasta, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Kemensos pada Senin (7/7).

Salah satu Sekolah Rakyat di Magelang, menurut Agus Jabo, telah mencapai kesiapan 98 persen.

“Gedung, guru, siswa, kepala sekolah sudah siap. Rencananya 14 Juli mulai masa orientasi sebelum launching oleh Presiden,” jelasnya.

Putus Rantai Kemiskinan

Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi kebijakan pendidikan yang bertujuan memutus transmisi kemiskinan di Indonesia.

Agus Jabo menyampaikan bahwa sekitar 76 persen keluarga miskin dan miskin ekstrem tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka karena keterbatasan ekonomi.

“Pak Presiden ingin supaya dengan Sekolah Rakyat ini bisa memutus transmisi kemiskinan. Semua anak Indonesia harus sekolah, sehat, pintar. Kalau orang tuanya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak,” kata Agus.

Persiapan Infrastruktur Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat saat ini memanfaatkan gedung-gedung milik Kemensos yang tersebar di Jawa dan Sumatra.

“Penduduk miskin itu berada di Jawa, tetapi untuk sekolah rintisan ini, karena ini harus dipersiapkan secara cepat dan tidak mungkin membangun dari nol, kita menggunakan gedung-gedung yang sudah ada milik Kemensos, seperti sentra dan Pusdikkat. Mayoritas memang berada di Jawa dan Sumatra,” ucap Agus.

Namun, ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah permanen yang tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Kemensos tengah melakukan verifikasi dan asesmen terhadap lahan yang diajukan dari berbagai daerah.

Sementara itu, kriteria khusus untuk lahan Sekolah Rakyat adalah minimal 5 hektare, idealnya 8,2 hektare, milik pemerintah, berada di lokasi aman dari bencana, dan memiliki kontur tanah yang sesuai.

Sistem Asrama

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kompleks.

Setiap sekolah ditargetkan dapat menampung minimal 1.000 siswa.

“Rencananya satu rombel 25 siswa, kebutuhan gurunya sekitar 1.544 guru untuk 100 titik. Kalau SD 600, SMP 300, SMA 300, bisa 1.200 siswa dalam satu lokasi,” kata Agus.

Untuk tahap awal, sekolah rintisan memanfaatkan gedung yang telah direnovasi dan hanya memiliki kapasitas terbatas, seperti empat kelas.

Siswa-siswa yang saat ini mengikuti pendidikan di sekolah rintisan akan dipindahkan ke sekolah permanen setelah pembangunan selesai.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 triliun untuk program Sekolah Rakyat, dengan estimasi Rp200 miliar untuk setiap titik pembangunan sekolah permanen.

(AKM/NID/RAD)