Kemendag Usulkan Tambahan Anggaran Rp886 M untuk 2026, Ini Prioritas Utamanya

MPN Indonesia 18 Juli 2025 - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp886,64 miliar untuk tahun anggaran 2026.

Usulan ini disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso (Mendag Busan) dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Rabu (16/7).

Tambahan anggaran ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, terutama pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan pengembangan UMKM BISA Ekspor.

“Melalui usulan tambahan anggaran ini, kami yakin dapat meningkatkan daya saing perdagangan Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional,” ujar Mendag Busan dalam rapat tersebut, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Kemendag, Jumat (18/7).

Rincian Anggaran dan Tujuan Penggunaan

Total tambahan Rp886,64 miliar terdiri atas:

• Belanja operasional: Rp272,59 miliar
• Belanja nonoperasional: Rp614,06 miliar

Dengan tambahan ini, total anggaran Kemendag untuk tahun 2026 akan mencapai Rp1,99 triliun.

“Tambahan anggaran tersebut akan kami pergunakan untuk mengakomodasi belanja operasional dan belanja nonoperasional dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Kemendag,” jelas Mendag Busan.

Komisi VI DPR RI menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan ini.

Revitalisasi Pasar Rakyat Jadi Fokus

Selain mendukung ekspor dan perlindungan pasar domestik, Kemendag juga menempatkan revitalisasi pasar rakyat sebagai prioritas dalam anggaran 2026.

Sejak 2019, tercatat ada 404 usulan pembangunan dan revitalisasi pasar dari 194 pemerintah daerah, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp2,42 triliun.

Namun, sebagian besar usulan tersebut belum terakomodasi.

Kemendag kini mengembangkan program revitalisasi nonfisik untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat, meliputi:

• Gerakan Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan)
• Program KKN Penggerak Muda Pasar Rakyat
• Digitalisasi pasar dan pedagang
• Aktivasi pasar rakyat

“Kami berkomitmen untuk terus mendorong transformasi pasar rakyat agar menjadi pusat ekonomi rakyat yang bersih, modern, dan berdaya saing. Dukungan DPR RI sangat diharapkan untuk merealisasikan program ini,” kata Mendag Busan.

DPR Minta Pemerataan Pelaksanaan

Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menyatakan dukungannya terhadap tambahan anggaran Kemendag.

Ia menekankan pentingnya memprioritaskan pasar rakyat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Subardi juga mengingatkan agar pelaksanaan program tidak menimbulkan ketimpangan antarwilayah.

(AKM/NID/RAD)