Komisi VI DPR Janji Lindungi Sektor Pertanian RI dari Gempuran Produk Impor AS

MPN Indonesia 29 Juli 2025 - Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan terhadap sektor pertanian nasional di tengah masuknya produk pertanian asal Amerika Serikat (AS) dengan bea masuk 0 persen.

Ketimpangan ini menjadi sorotan karena produk Indonesia masih dikenakan tarif tinggi oleh AS, yakni mencapai 19 persen.

Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih menyatakan bahwa ketidakseimbangan tersebut akan direspons melalui penguatan instrumen proteksi dalam negeri.

Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan bilateral Komisi VI DPR RI dengan National Policy Committee of the National Assembly of South Korea di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/7).

“Sektor pertanian tidak akan dibiarkan berhadapan langsung tanpa perlindungan. Bulog kita perkuat sebagai off-taker, IDFOOD sebagai operator distribusi nasional, sehingga hasil tani rakyat tetap terserap dengan harga layak,” ujar Hakim, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi DPR RI.

Langkah Antisipatif yang Disiapkan

Hakim menuturkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi lonjakan produk pertanian impor, khususnya dari AS.

Langkah tersebut mencakup penguatan peran BUMN pangan seperti Perum Bulog dan IDFOOD, penguatan sistem distribusi berbasis data, pembangunan infrastruktur rantai dingin, serta penataan pasar domestik agar tidak dikuasai produk impor secara berlebihan.

Ia menambahkan bahwa Prabowo Subianto melalui kementerian dan lembaga terkait tengah membangun sistem pertanian nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup produksi, pengolahan, distribusi, hingga pembentukan harga pasar.

“Kami akan pastikan dari petani hingga konsumen, ekosistem pertanian kita dibangun secara mandiri dan kuat. Bukan hanya sekadar tahan impor, tapi juga bisa ekspansi,” tegasnya.

Ketergantungan Impor Ditekan lewat Diversifikasi

Komisi VI DPR RI, lanjut Hakim, tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa Indonesia masih bergantung pada beberapa komoditas pertanian impor seperti gandum dan kedelai dari AS.

Namun, ketergantungan itu disebutnya terus ditekan melalui strategi jangka panjang seperti diversifikasi pangan dan peningkatan produksi lokal.

“Ada beberapa komoditas yang memang belum bisa dipenuhi dari dalam negeri, seperti kedelai dan gandum. Tapi kita punya strategi jangka panjang untuk menguranginya. Bahkan untuk substitusi impor seperti sorgum, sudah mulai dikembangkan,” jelasnya.

Belajar dari Korea Selatan

Dalam forum bilateral itu, Komisi VI DPR RI juga menyatakan keinginannya untuk mempelajari sistem pertanian Korea Selatan yang dinilai efisien dan tetap terlindungi negara, meski terbatas secara lahan.

“Kita melihat bagaimana pertanian di Korea bisa menghasilkan panen maksimal di lahan terbatas. Bahkan kualitasnya unggul dan pasarnya terjaga. Ini pelajaran penting bagi kita,” kata Hakim.

Ia menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa perlindungan terhadap petani lokal harus menjadi prioritas, terutama melalui jaminan pasar dan infrastruktur pendukung.

Komisi VI, katanya, akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar kerja sama perdagangan internasional tidak merugikan kepentingan rakyat.

“Kita bukan menolak perdagangan terbuka tapi kita juga harus berdiri di atas kepentingan petani kita,” tandasnya.

(AKM/NID/RAD)