Kenapa Iuran BPJS Naik 2026? Ini Kata Sri Mulyani

MPN Indonesia 23 Agustus 2025 - Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap mulai tahun 2026.

Kebijakan pemerintah ini bertujuan menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta meningkatkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, peningkatan manfaat kepesertaan JKN memerlukan biaya lebih besar sehingga perlu dilakukan penyesuaian iuran.

“Keberlanjutan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan sangat bergantung kepada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak, berarti biayanya memang makin besar,” ujarnya dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8).

Pertimbangan Penyesuaian Iuran

Meski belum mengumumkan besaran kenaikan, Sri Mulyani menegaskan bahwa penyesuaian akan memperhatikan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal negara.

Diskusi lebih lanjut akan dilakukan bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Kebijakan kesehatan ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah menyebut penyesuaian dilakukan secara bertahap dengan tujuan menjaga keseimbangan pembiayaan antara masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Tantangan Keuangan BPJS Kesehatan

Hingga akhir 2025, kondisi aset Dana Jaminan Nasional Kesehatan masih terkendali.

Namun, pemerintah mencatat beberapa risiko yang harus diantisipasi, antara lain:

• Tingginya jumlah peserta nonaktif, terutama dari Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)
• Banyaknya tunggakan iuran
• Dampak PHK massal yang mengurangi peserta Pekerja Penerima Upah
• Rendahnya kepatuhan pembayaran iuran
• Belum optimalnya penganggaran iuran JKN di daerah

Subsidi untuk Peserta Mandiri

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah masih memberikan subsidi kepada peserta mandiri.

Saat ini, iuran peserta mandiri sebesar Rp35 ribu, padahal seharusnya Rp42 ribu hingga Rp43 ribu.

“Makanya kami memberikan subsidi sebagian dari yang mandiri. Mandiri itu masih Rp35 ribu kalau tidak salah, harusnya Rp43 ribu. Jadi, Rp7 ribunya itu dibayar oleh pemerintah, terutama untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU),” kata Sri Mulyani.

Alokasi Anggaran Kesehatan 2026

Dalam RAPBN 2026, anggaran kesehatan mencapai Rp244 triliun, dengan Rp123,2 triliun dialokasikan untuk layanan kesehatan masyarakat. Rincian bantuan iuran meliputi:

• Jaminan kesehatan bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI
• Iuran PBPU/Bukan Pekerja untuk 49,6 juta jiwa
• Total anggaran untuk kedua kelompok ini sebesar Rp69 triliun

Fokus Pemerintah dalam Penyesuaian Iuran

Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan akan dilakukan dengan mempertimbangkan:

• Bantuan iuran untuk peserta PBI
• Peningkatan kontribusi pemerintah untuk peserta PBPU kelas III
• Beban iuran pemerintah sebagai pemberi kerja PPU Penyelenggara Negara

Diskusi mengenai rincian tarif masih berlanjut antara pemerintah, DPR, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.

Pemerintah menegaskan skema pembiayaan yang berimbang menjadi kunci keberlangsungan program JKN.

(AKM/NID/RAD)