Prabowo Minta Distribusi Beras SPHP Dipercepat, Target 30 Ribu Ton Per Hari

MPN Indonesia 27 Agustus 2025 - Presiden Prabowo Subianto meminta agar distribusi beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dipercepat sehingga target 30 ribu ton per hari bisa segera tercapai.

Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas mengenai perekonomian nasional yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melaporkan bahwa rata-rata distribusi SPHP saat ini baru mencapai 6 ribu ton per hari.

Untuk mengejar target total 1,3 juta ton, distribusi harus ditingkatkan secara signifikan.

“Target kita 30 ribu ton satu hari. Sehingga dalam tempo 1-2 bulan bisa selesai. Sehingga di mana-mana nanti pasar akan dibanjiri SPHP,” ujar Zulkifli Hasan, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Presiden RI, Rabu (27/8).

Presiden menegaskan langkah percepatan ini sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan di seluruh Indonesia.

Pembahasan Rapat Ekonomi Nasional

Selain percepatan distribusi SPHP, rapat terbatas juga membahas sejumlah isu strategis, seperti ketahanan pangan, pengelolaan energi berbasis sampah (waste to energy), dan program koperasi desa untuk memperkuat ekonomi rakyat.

Dalam rapat tersebut, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa bantuan pangan sebanyak 360 ribu ton telah disalurkan.

Sementara itu, program SPHP dengan target total 1,3 juta ton masih berjalan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menambahkan bahwa harga beras mulai mengalami penurunan.

Pemerintah juga menyiapkan operasi pasar beras SPHP secara berkelanjutan hingga akhir tahun.

“Beras yang kita siapkan SPHP adalah sebanyak 1,3 juta ton sampai Desember. Kita target insyaallah ke depan harga beras berangsur-angsur turun,” ucap Andi Amran.

Percepatan Proyek Energi Sampah dan Koperasi Desa

Presiden juga menekankan agar proyek pengelolaan energi berbasis sampah dipercepat.

Proses administrasi yang semula dijadwalkan enam bulan diminta untuk dipersingkat menjadi tiga bulan agar proyek bisa selesai dalam 18 bulan.

“Tapi tadi Presiden menegur kami, jangan 6 bulan administrasi, 3 bulan kalau bisa. Sehingga 18 bulan bisa selesai, kita usahakan,” kata Zulkifli Hasan.

Selain itu, program koperasi desa juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Implementasi program ini masih menunggu aturan turunan dari Kementerian Keuangan.

“Mudah-mudahan dalam waktu singkat, satu minggu, dua minggu ini bisa selesai,” tambah Zulkifli Hasan.

(AKM/NID/RAD)