Kemenkeu Tunggu SOTK untuk Hitung Anggaran Kementerian Haji dan Dua Badan Baru

MPN Indonesia 28 Agustus 2025 - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih dalam tahap menghitung kebutuhan anggaran untuk tiga lembaga baru yang dibentuk pemerintah, yaitu Kementerian Haji dan Umrah, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, dan Badan Industri Mineral.

Proses ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan dan melantik pimpinan ketiga lembaga tersebut.

Proses Penghitungan Masih Berjalan

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, menyampaikan bahwa penghitungan anggaran masih dalam tahap awal.

Saat ini Kemenkeu menunggu pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) oleh Kementerian Sekretariat Negara.

“Oleh Setneg lagi diurus, karena kan bentuk SOTK-nya dulu. Masih on going,” ujar Luky kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/8).

Ia menambahkan, skema pendanaan kemungkinan akan menggunakan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dalam APBN.

“Iya (rencananya masuk BA BUN), itu nanti teknisnya saja. Belum (ada detailnya), lagi proses,” jelas Luky.

Tiga Lembaga Baru yang Dibentuk

1. Kementerian Haji dan Umrah

Kementerian ini dibentuk melalui pengesahan Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (26/8).

Kementerian Haji dan Umrah mengambil alih pengelolaan haji dan umrah dari Kementerian Agama, setelah sebelumnya berupa Badan Penyelenggara Haji.

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyebut Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai kandidat menteri.

“Tentu nanti Gus Irfan ya, tidak lagi Kepala Badan, menjadi Menteri Haji,” ujar Marwan.

2. Badan Industri Mineral

Lembaga ini dipimpin oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Brian Yuliarto, dan fokus pada pengelolaan serta pengembangan sektor industri mineral nasional.

3. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura)

Badan ini dipimpin Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, dengan wakil Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro.

Badan ini bertugas mengelola kawasan pantai utara Jawa sebagai bagian dari proyek strategis nasional.

Belum Ada Rincian Anggaran

Sampai saat ini, belum ada alokasi anggaran spesifik untuk ketiga lembaga tersebut. Penghitungan detail baru dilakukan setelah SOTK selesai.

Dengan tahapan administratif yang masih berjalan, penggunaan BA BUN menjadi opsi sementara yang disiapkan Kemenkeu, namun belum ada keputusan final terkait alokasi dalam APBN.

(AKM/NID/RAD)