Connect with us

Internasional

Benjamin Netanyahu Bersumpah Tidak Akan Ada Negara Palestina

PM Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kontroversi usai menyebut tidak akan pernah ada negara Palestina.

Logompn

Published

on

Benjamin netanyahu bersumpah tidak akan ada negara palestina
Benjamin Netanyahu Bersumpah Tidak Akan Ada Negara Palestina | Gambar: Instagram/@b.netanyahu

MPN Indonesia 12 September 2025 - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kontroversi usai menyebut tidak akan pernah ada negara Palestina.

Pernyataan ini disampaikan Netanyahu saat menghadiri upacara penandatanganan proyek perluasan permukiman besar di Maale Adumim, Tepi Barat, pada Kamis (11/9).

“Kami akan memenuhi janji kami bahwa tidak akan ada negara Palestina, tempat ini milik kami,” ujar Netanyahu dalam pidatonya, dikutip MPN Indonesia dari Times of Israel pada Jumat (12/9).

Ia bahkan mengklaim bahwa proyek perluasan pemukiman yang akan melintasi wilayah Tepi Barat yang sedang diperjuangkan rakyat Palestina itu sebagai tanah warisan milik Israel.

“Kami akan melindungi warisan kami, tanah kami, dan keamanan kami… Kami akan menggandakan populasi kota ini,” kata Netanyahu.

Proyek Pembangunan E1 Tuai Kecaman

Pernyataan Netanyahu itu disampaikan bersamaan dengan dimulainya proyek pembangunan di lahan yang dikenal sebagai E1, area strategis yang telah lama menjadi titik konflik internasional antara Israel dengan Palestina.

Lokasi tersebut berada di antara Yerusalem dan permukiman Maale Adumim, dekat jalur yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Palestina.

Israel telah lama merencanakan pembangunan di lahan E1 seluas sekitar 12 kilometer persegi, namun pelaksanaannya tertunda karena tekanan dan penolakan internasional.

Pada bulan lalu Menteri Keuangan Israel dari sayap kanan, Bezalel Smotrich, menyatakan dukungannya terhadap pembangunan sekitar 3.400 unit rumah di area tersebut.

Namun pengumuman tersebut langsung menuai kecaman dari komunitas internasional.

Melansir NDTV, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut proyek permukiman itu akan membelah Tepi Barat menjadi dua dan menciptakan ancaman eksistensial bagi terbentuknya negara Palestina yang berdekatan.

Baca Juga:  Trump Ngamuk ke Media yang Sebut AS Gagal Hancurkan Nuklir Iran

Hukum internasional menyebut bahwa semua permukiman Israel di Tepi Barat, wilayah yang diduduki sejak 1967 dianggap ilegal terlepas dari apakah memiliki izin dari otoritas perencanaan Israel.

Proyek E1 Dinilai Bakal Hambat Perdamaian

Organisasi LSM Israel Peace Now yang memantau aktivitas permukiman di Tepi Barat menyatakan bahwa pekerjaan infrastruktur di E1 bisa dimulai dalam beberapa bulan ke depan.

Sementara itu, pembangunan perumahan diperkirakan akan berlangsung dalam waktu sekitar satu tahun.

Peace Now menyebut bahwa proyek E1 mematikan bagi masa depan Israel dan bagi peluang apa pun untuk mencapai solusi dua negara yang damai.

Adapun Tepi Barat saat ini dihuni oleh sekitar 3 juta warga Palestina dan sekitar 500.000 pemukim Israel. Namun angka tersebut tidak mencakup wilayah Yerusalem Timur yang telah dicaplok Israel.

Beberapa menteri Israel dari kelompok sayap kanan juga secara terbuka menyerukan pencaplokan penuh atas wilayah Tepi Barat dalam beberapa bulan terakhir sehingga memperbesar kekhawatiran dalam konflik yang terus berlanjut.

(ADN/NID/RAD)

Trending