Kreator Konten Koiyocabe Akui Tak Dibayar saat Isi Program TVRI, padahal Kemendikbud Kucurkan Dana Rp9,8 Miliar

MPN Indonesia 16 September 2025 - Kreator konten Koiyocabe mengungkapkan dirinya tidak menerima bayaran saat mengisi program Belajar dari Rumah (BDR) yang tayang di TVRI pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020.

Pengakuan itu disampaikan dalam podcast Deddy Corbuzier yang dirilis pada Rabu (10/9), ketika ia hadir bersama Felix Siauw.

“Om mau tau gak sakit hati paling parah saya di dunia edukasi apa? Itu ketika pandemi om, ketika pandemi ada di TVRI, jadi belajar di rumah om programnya karena pandemi semua sekolah diliburin kan,” ujar Koiyocabe dalam podcast tersebut, dikutip MPN Indonesia pada Selasa (16/9).

Ia menyebut bahwa konten edukasi untuk program BDR diminta secara gratis oleh pihak TVRI.

Bersama kreator lain, ia setuju memberikan konten tanpa bayaran demi mendukung pendidikan di masa pandemi.

“Mereka minta konten-konten dari kreator edukasi untuk ditayangin di TVRI secara gratis, nanti anak-anak sekolah se-Indonesia latihan sekolah dari situ, bagus kan. Terus dibilang ‘tapi ini enggak ada duitnya ya’, yaudah gapapa kita kontribusi aja untuk negara,” ucapnya.

Namun, kekecewaan muncul setelah ia mengetahui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengucurkan dana sebesar Rp9,8 miliar kepada TVRI untuk slot tayang program BDR.

“Selang beberapa minggu, saya baca artikel Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membayar sekian miliar untuk slot tayang di TVRI,” ungkap Koiyocabe.

Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya publik mengenai aliran anggaran negara untuk program tersebut.

Klarifikasi TVRI soal Mekanisme Program

Menanggapi pernyataan Koiyocabe, TVRI memberikan klarifikasi resmi melalui Humas LPP TVRI, yang diunggah langsung oleh Koiyocabe di Instagram pribadinya @koiyocabe pada Kamis (11/9).

TVRI menyatakan hanya bekerja sama dengan Kemendikbud melalui mekanisme blocking airtime untuk program BDR.

Artinya, TVRI hanya menyiarkan konten yang telah disiapkan Kemendikbud, tanpa terlibat dalam produksi maupun pemilihan kreator.

“Seluruh materi yang ditayangkan dalam program BDR merupakan konten siap-siar yang disiapkan dan disediakan langsung oleh Kemendikbud. TVRI tidak pernah membuat langsung konten BDR dan tidak berhubungan langsung dengan content creator,” jelas Humas LPP TVRI.

Mereka juga berterima kasih atas informasi dari Koiyocabe dan berkomitmen menelusuri lebih lanjut melalui mekanisme internal.

“Kami berterima kasih atas informasi yang disampaikan oleh tamu dalam podcast tersebut dan akan kami telusuri lebih lanjut melalui mekanisme internal,” tambah pernyataan tersebut.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh MPN (@mpnindonesia)

Komunikasi Koiyocabe dengan TVRI

Koiyocabe mengaku telah berbicara langsung dengan perwakilan TVRI bernama Rosita.

“Selain surat klarifikasi di slide 1, gua juga sudah telfonan sama Ibu Rosita dari TVRI, dan sekali lagi dipastikan, TVRI bukan pihak yang bertanggung jawab ke konten kreator yang terlibat waktu itu ya gengs. TVRI cuma menerima konten siap tayang selama program Belajar di Rumah,” ucapnya.

Ia mengapresiasi respons cepat TVRI yang memberi penjelasan terkait posisi mereka.

Koiyocabe juga berharap para kreator edukasi yang berkontribusi tetap mendapat apresiasi layak di masa depan.

Reaksi Publik dan Tuntutan Transparansi

Meski klarifikasi sudah disampaikan, polemik masih ramai diperbincangkan di media sosial.

Sejumlah warganet menilai klarifikasi TVRI belum menjawab inti persoalan, terutama terkait pihak yang meminta konten gratis.

Komentar publik juga mempertanyakan penggunaan dana Rp9,8 miliar yang disebut hanya untuk slot tayang tanpa kompensasi bagi kreator.

“Tapi TVRI belum ngejelasin nih buat booking tayangannya itu mereka dibayar gak sama kementerian terkait.. Kalau bayar ya mungkin duit yang dimaksud untuk bayar jam tayang tapi kalau gak bayar sudah fix ada sesuatu,” tulis akun @zu***.

“Yang jadi pertanyaan sekarang, duit yang digelontarkan itu perginya kemana?” tanya akun @li***.

Hingga kini, belum ada keterangan lebih lanjut dari Kemendikbud terkait peran mereka dalam pengadaan konten program BDR maupun distribusi anggaran tersebut.

(ELG/NID/RAD)