Purbaya Ungkap Pengangguran dan Kemiskinan Turun Sepanjang 2025

MPN Indonesia 28 Agustus 2026 - Pemerintah menyampaikan kondisi kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan melalui pelaksanaan APBN 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal itu dalam Sidang Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (27/8).

Perbaikan tersebut ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dan penurunan kemiskinan di tengah tantangan ekonomi global.

“Kebijakan fiskal yang efektif telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan tingkat pengangguran menjadi 4,85%,” ujar Purbaya, dikutip MPN Indonesia melalui YouTube DPR RI, Jumat (28/8).

Pertumbuhan Ekonomi Tetap Terjaga di Tengah Tantangan Global

Purbaya menyampaikan perekonomian Indonesia pada 2025 tetap tumbuh di tengah tekanan ekonomi dunia.

Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11 persen dengan inflasi berada pada level 2,92 persen.

Selain itu, defisit anggaran negara tercatat sebesar 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Purbaya, capaian tersebut menunjukkan kebijakan fiskal tetap berjalan secara ekspansif.

“Perekonomian Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11% dengan inflasi terjaga di level 2,92% dan defisit anggaran pada 2,81% dari PDB,” ujarnya.

Indikator Kesejahteraan Mengalami Perbaikan

Pemerintah memaparkan sejumlah indikator yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sepanjang 2025.

Beberapa indikator tersebut meliputi:

• Tingkat pengangguran Agustus 2025 sebesar 4,85 persen.
• Tingkat pengangguran Agustus 2024 sebesar 4,91 persen.
• Tingkat kemiskinan September 2025 sebesar 8,25 persen.
• Tingkat kemiskinan September 2024 sebesar 8,57 persen.

Purbaya mengatakan penurunan tingkat pengangguran menjadi salah satu dampak dari kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah.

“Terjaganya resiliensi perekonomian Indonesia didukung kebijakan fiskal yang efektif telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan tingkat pengangguran menjadi 4,85% pada Agustus 2025 lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 4,91%,” ujarnya.

Selain pengangguran, tingkat kemiskinan juga menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,25% pada September 2025, lebih rendah dibanding September 2024 yang mencapai 8,57%,” tegasnya.

APBN Tetap Dijaga Sehat dan Kredibel

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat dan kredibel.

Menurutnya, instrumen fiskal harus mampu menyesuaikan berbagai perubahan kondisi ekonomi.

“APBN akan terus dijaga tetap sehat dan kredibel sehingga menjadi instrumen fiskal yang adaptif, responsif dan efektif dalam menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Purbaya.

Ia juga menyampaikan kondisi global pada 2025 menghadirkan sejumlah tantangan.

Tantangan tersebut meliputi:

• Fragmentasi perdagangan
• Eskalasi tensi geopolitik
• Gangguan arus logistik
• Peningkatan risiko terhadap stabilitas ekonomi
• Tekanan pada pasar keuangan
• Perlambatan investasi
• Gangguan rantai pasok global.

Meskipun demikian, pemerintah menyatakan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga selama periode tersebut.

Pengelolaan Keuangan Negara Terus Ditingkatkan

Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah menyatakan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara melalui transparansi dan akuntabilitas.

Komitmen tersebut tercermin dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini itu menjadi yang kesepuluh kali diterima pemerintah sejak LKPP Tahun 2016.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak berhenti pada capaian opini tersebut.

“Pemerintah tidak akan berhenti hanya pada pencapaian opini WTP. Pemerintah secara konsisten terus berupaya agar informasi di dalam LKPP dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi perbaikan bagi pemerintah, serta menjadi informasi bagi masyarakat secara luas,” ujar Purbaya.

Sementara itu, Purbaya menyatakan capaian berbagai indikator ekonomi dan sosial tersebut merupakan hasil pelaksanaan kebijakan fiskal.

“Capaian ini merupakan wujud nyata dari kerja keras dan kolaborasi yang solid dalam mewujudkan tujuan bangsa, yaitu membangun Indonesia sebagai negara maju, adil dan beradab,” ujar Purbaya.

 (AKM/NID/RAD)