Eks PM Inggris Tony Blair Masuk Bursa Pemimpin Transisi untuk Jalur Gaza

MPN Indonesia 29 September 2025 - Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, dilaporkan sedang dipertimbangkan untuk memimpin otoritas pemerintahan transisi di Jalur Gaza, Palestina.

Rencana ini merupakan bagian dari proposal perdamaian yang digagas oleh Amerika Serikat dan didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta negara-negara Teluk.

Diskusi mengenai keterlibatan Blair berlangsung antara pemerintah AS, termasuk Presiden Donald Trump, dan beberapa pihak internasional lainnya.

Rencana ini mencakup pembentukan badan bernama Gaza International Transitional Authority (GITA), yang akan bertindak sebagai otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama lima tahun.

Setelah masa transisi, kendali akan dikembalikan kepada Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat.

Markas awal badan ini akan ditempatkan di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum dipindahkan ke wilayah Gaza jika situasi keamanan memungkinkan.

Blair disebut terlibat dalam pertemuan tingkat tinggi, termasuk dengan Trump di Gedung Putih pada Agustus 2025, untuk membahas rencana pascaperang Gaza.

Namun, lembaga Tony Blair Institute for Global Change menolak memberikan komentar terkait kabar ini.

Rencana Otoritas Transisi dan Dukungan Internasional

Rencana pembentukan Otoritas Transisi Gaza mulai digodok dengan dukungan komunitas internasional.

Badan yang dirancang dengan nama Gaza International Transitional Authority (GITA) ini akan berperan sebagai otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama lima tahun ke depan.

Dalam rancangan awal, GITA akan dipimpin oleh dewan beranggotakan tujuh orang dengan dukungan sekretariat berisi hingga 25 staf.

Lokasi sementara otoritas ini direncanakan berada di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum nantinya secara bertahap menyerahkan kendali kepada Otoritas Palestina.

Model pemerintahan GITA disebut merujuk pada pengalaman internasional sebelumnya, seperti pemerintahan transisi di Timor Timur dan Kosovo, yang saat itu mendapat dukungan pasukan multinasional untuk menjaga stabilitas.

Dukungan serupa juga diharapkan dapat diterapkan di Gaza.

Nama Tony Blair turut dikaitkan dalam rencana ini. Mantan Perdana Menteri Inggris tersebut disebut telah mengajukan diri sebagai anggota dewan pengawas.

Namun, juru bicara Blair menegaskan bahwa ia tidak akan mendukung usulan apa pun yang mengarah pada penggusuran atau pemindahan permanen warga Gaza.

Pro-Kontra Keterlibatan Tony Blair

Kabar keterlibatan Blair memicu beragam reaksi. Mantan Kepala Mossad Israel, Yossi Cohen, menyambut baik kemungkinan tersebut.

“Saya menyukai ide ini. Blair orang yang luar biasa. Jika ia mau mengambil tanggung jawab besar ini, saya rasa ada harapan bagi Gaza,” ujar Cohen, dikutip MPN Indonesia dari BBC Radio Jumat (26/9).

Namun, rekam jejak Blair dalam invasi Irak tahun 2003 menjadi sorotan.

Dalam penyelidikan resmi di Inggris, keputusan Blair untuk mengirim pasukan ke Irak dinilai didasarkan pada intelijen yang keliru.

Hal ini menjadi salah satu alasan utama munculnya pro-kontra atas kemungkinan peran barunya di Gaza.

Posisi Palestina dan Usulan Lain

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan Trump dan pemimpin dunia lainnya untuk mengimplementasikan solusi dua negara.

Abbas juga menegaskan penolakannya terhadap pemerintahan Hamas di Gaza dan menuntut pelucutan senjata kelompok tersebut.

Di sisi lain, berbagai rencana untuk masa depan Gaza telah diajukan:

• Rencana Arab yang mengusulkan komite ahli independen dan pasukan penjaga perdamaian internasional
• Konferensi internasional yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi mengusulkan “komite administratif transisi”
• Resolusi Majelis Umum PBB mendukung deklarasi New York yang menyerukan transisi di bawah Otoritas Palestina

Namun, AS dan Israel menolak rencana Arab tersebut yang mengizinkan 2,1 juta warga Palestina tetap tinggal di Gaza.

(ADN/NID/RAD)