Trump dan Netanyahu Umumkan Proposal Damai untuk Akhiri Perang Gaza

MPN Indonesia 30 September 2025 - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan dukungannya terhadap rencana perdamaian 20 poin yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza.

Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers bersama di Gedung Putih pada Senin (29/9).

Namun hingga Selasa (30/9), kelompok Hamas belum memberikan tanggapan resmi terhadap proposal tersebut.

“Saya mendukung rencana Anda untuk mengakhiri perang di Gaza yang mencapai tujuan perang kami,” ujar Netanyahu dalam konferensi pers bersama Donald Trump, dikutip MPN Indonesia dari laman AFP.

Ia juga menegaskan, jika Hamas menolak atau melawan rencana tersebut, Israel akan bertindak sendiri.

“Jika Hamas menolak rencana Anda, Tuan Presiden, atau jika mereka konon menerimanya dan kemudian melakukan segalanya untuk melawannya, maka Israel akan menyelesaikan tugasnya sendiri,” tambahnya.

Presiden Trump menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh kepada Israel jika Hamas tidak menerima kesepakatan tersebut.

Rincian 20 Poin Rencana Perdamaian

Berikut adalah poin-poin utama dalam rencana 20 poin yang dirilis oleh Gedung Putih:

• Gaza akan dijadikan zona bebas teror dan dideradikalisasi.
• Gaza akan dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Gaza.
• Perang akan segera diakhiri jika kedua pihak menyetujui proposal ini; pasukan Israel mundur ke garis kesepakatan.
• Semua sandera dibebaskan dalam 72 jam setelah Israel menerima perjanjian.
• Israel akan membebaskan 250 tahanan seumur hidup dan 1.700 tahanan warga Gaza, serta jenazah warga Gaza sebagai bagian dari pertukaran jenazah sandera.
• Anggota Hamas yang menyerah dan menonaktifkan senjata akan mendapat amnesti atau jalur keluar aman.
• Bantuan kemanusiaan penuh akan dikirim ke Gaza, mencakup pemulihan infrastruktur dasar.
• Distribusi bantuan akan dilakukan oleh PBB, Bulan Sabit Merah, dan lembaga internasional lain tanpa intervensi pihak bersengketa.
• Gaza akan dikelola oleh komite transisi teknokratik Palestina dengan supervisi badan internasional bernama “Dewan Perdamaian” yang dipimpin Donald Trump.
• Rencana pembangunan ekonomi Gaza akan dipimpin oleh panel pakar pembangunan Timur Tengah.
• Dibentuk zona ekonomi khusus dengan tarif dan akses prioritas.
• Tidak ada paksaan keluar dari Gaza; penduduk bebas keluar dan kembali.
• Hamas dan faksi lain tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam pemerintahan Gaza. Proses demiliterisasi dilakukan di bawah pengawasan independen.
• Mitra regional akan memberikan jaminan agar Hamas mematuhi perjanjian.
• Dibentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk melatih polisi Palestina dan mengamankan perbatasan.
• Israel tidak akan mencaplok Gaza; IDF akan menarik diri secara bertahap berdasarkan kesepakatan dengan ISF.
• Jika Hamas menolak, operasi bantuan akan tetap dilakukan di wilayah Gaza yang aman.
• Dialog antaragama akan dibentuk untuk mendorong narasi perdamaian dunia.
• Setelah reformasi Otoritas Palestina, jalur menuju kenegaraan Palestina dapat dibuka.
• AS akan memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina untuk koeksistensi damai.

Respons Internasional dan Hamas

Proposal tersebut telah diserahkan secara resmi oleh Perdana Menteri Qatar dan kepala intelijen Mesir kepada Hamas pada Senin (29/9).

Namun hingga Selasa (30/9), belum ada pernyataan resmi dari Hamas.

Sebelumnya, Hamas menyampaikan sikap negatif terkait keterlibatan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, dalam rencana ini.

Sementara itu, delapan negara mayoritas Muslim, yakni Indonesia, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Mesir, menyatakan dukungan terhadap upaya diplomatik tersebut.

Mereka mengapresiasi rencana damai Trump dan menegaskan kesiapan bekerja sama dengan Amerika Serikat demi solusi dua negara.

Otoritas Palestina juga menilai langkah ini sebagai upaya tulus untuk mengakhiri konflik.

Dukungan serupa datang dari pemimpin Eropa, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, yang menekankan pentingnya momentum ini untuk membuka jalan menuju penyelesaian dua negara.

Namun, Islamic Jihad menolak keras rencana tersebut dan menyebutnya sebagai “resep ledakan regional.”

(ADN/NID/RAD)