Menkes Usul Kurikulum Gizi jadi Matpel Wajib Agar Anak Bisa Tolak MBG yang Tak Sehat

MPN Indonesia 2 Oktober 2025 - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar gizi dan keamanan pangan masuk sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan.

Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Menurut Budi, langkah ini penting untuk membekali anak-anak dengan pemahaman mengenai kualitas makanan, terutama dalam konteks program makan bergizi gratis (MBG).

“Saya sudah bicara dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau bisa, gizi dan keamanan pangan ini jangan hanya masuk Merdeka Belajar yang opsional, tetapi jadi mata pelajaran wajib. Dengan begitu anak-anak bisa paham, bahkan bisa menolak makanan yang tidak sehat,” ujar Budi dalam rapat tersebut, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube TVR Parlemen pada Kamis (2/10).

Latar Belakang Usulan

Budi menjelaskan bahwa kurikulum terkait gizi sebenarnya telah disiapkan sejak program percepatan penurunan stunting dan disisipkan ke dalam Kurikulum Merdeka. Namun, saat ini sifatnya masih opsional.

“Sejak dulu waktu stunting kan sudah bikin Kurikulum Merdeka-nya sama Pak Nadiem. Beberapa kurikulum kesehatan dibikin bersama-sama dengan Mendikdasmen dulu yang kita masukan ke Kurikulum Merdeka Belajar, sehingga mendidik anak-anak kita mengenai gizi dan keamanan makanan,” jelas Budi.

Usulan ini juga muncul menyusul sejumlah kasus keracunan massal yang terkait program MBG.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), sejak Januari hingga 30 September 2025 tercatat 6.517 penerima manfaat makan bergizi gratis mengalami keracunan.

Dengan menjadikan gizi dan keamanan pangan sebagai pelajaran wajib, pemerintah berharap siswa bisa ikut mengontrol kualitas makanan yang mereka konsumsi.

Strategi Pencegahan Risiko MBG

Dalam rapat tersebut, Budi menekankan bahwa pendidikan gizi wajib akan menjadikan anak-anak sebagai pengawas awal di sekolah.

Mereka diharapkan dapat mengenali tanda-tanda makanan yang tidak layak konsumsi.

“Anak-anak enggak usah diajarin gurunya. ‘Pak ini sudah enggak sehat nih, jadi saya enggak makan’ dan melaporkannya,” ucap Budi.

Ia menambahkan, materi pembelajaran sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Materi-materinyanya kan sudah ada juga, sudah dibikinin sama teman-teman dari Kemendikdasmen, sehingga ini akan kami luncurkan,” ungkapnya.

Dalam program ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga dilatih untuk menerapkan sikap dan kebiasaan dalam memilih makanan yang sehat.

Peran Guru dalam Pengawasan

Budi menilai pendidikan kesehatan di sekolah selama ini masih terbatas pada kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang lebih banyak berfokus pada penyuluhan.

Ia mendorong agar peran guru diperluas untuk mengawasi langsung kualitas makanan siswa.

“Guru-guru bisa ikut melihat langsung, misalnya makanannya berlendir atau berbau. Jadi mereka bisa menjadi pengawas awal di sekolah. Anak-anak juga akan dididik agar lebih sadar mengenai gizi dan pangan,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)