Natalius Pigai Sebut Keracunan MBG Bukan Pelanggaran HAM: Bisa Saja karena Human Error

MPN Indonesia 3 Oktober 2025 - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa insiden keracunan massal yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kemungkinan besar disebabkan oleh kesalahan manusia saat proses memasak.

Pernyataan ini disampaikan Pigai saat berada di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, pada Rabu (1/10).

Menurut Pigai, keracunan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena tidak mengandung unsur kesengajaan.

Ia menekankan bahwa kejadian di satu sekolah atau wilayah tertentu dapat terjadi akibat kurangnya keterampilan memasak atau makanan yang sudah basi.

“Misalnya satu tempat, satu sekolah, yang masaknya mungkin salah karena kurang terampil, mungkin basi makanannya, kan itu tidak bisa dijadikan sebagai pelanggar HAM lah. Bisa saja karena human error, kan, kesalahan masak,” ujar Pigai kepada wartawan, Rabu (1/10).

Permasalahan Administrasi dan Manajemen

Pigai menjelaskan bahwa penyebab utama keracunan MBG berasal dari masalah dalam fungsi administrasi dan manajemen.

Ia menilai persoalan ini tidak termasuk dalam ranah pelanggaran HAM karena tidak menyangkut hak individu secara langsung.

“Kesalahan dan kelalaian administrasi dan manajemen itu jauh dari aspek hak asasi manusia. Karena administrasi dan manajemen itu dalam konteks HAM adalah meminta perbaikan. Kan administrasi dan manajemen tidak bisa dipidana,” kata Pigai.

Untuk menindaklanjuti kasus ini, Kementerian HAM telah menurunkan tim di 33 kantor wilayah guna memantau langsung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Keputusan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Turun untuk melihat langsung dalam rangka memastikan adanya pemenuhan kebutuhan pangan dan akselerasi serta kondisi-kondisi real yang ada di lapangan terkait dengan program,” ujarnya.

Ribuan Siswa jadi Korban Keracunan akibat MBG

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada Rabu (1/10), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan bahwa hingga 30 September 2025, total terdapat 6.457 orang yang terdampak keracunan dari program MBG. Korban dibagi dalam tiga wilayah, yakni:

• Wilayah I (Pulau Sumatera): 1.307 orang
• Wilayah II (Pulau Jawa): 4.147 orang, termasuk tambahan 60 orang dari Garut
• Wilayah III (Indonesia Timur): 1.003 orang

Masalah Sanitasi dan Kesiapan SDM

Dadan mengungkapkan bahwa banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG belum memenuhi standar sanitasi air yang memadai.

Kondisi ini turut berkontribusi pada tingginya risiko keracunan makanan.

“Dari kejadian di berbagai tempat, tampak juga bahwa belum semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik. Sehingga memang kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi,” ujar Dadan.

Ia mencontohkan sejumlah dapur SPPG di Bandung yang meskipun tertata baik, tetapi belum menerapkan standar pencucian peralatan makan sesuai aturan.

Untuk mengatasi hal ini, BGN telah menginstruksikan agar air galon digunakan dalam proses memasak dan penyaringan air dilakukan saat mencuci.

“Kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon untuk memasak. Untuk mencuci, airnya perlu diberikan saringan,” kata Dadan.

(AKM/NID/RAD)