Komdigi Klaim AI Ciptakan 90 Juta Lapangan Pekerjaan Baru

MPN Indonesia 28 Oktober 2025 - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyatakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berpotensi menciptakan 90 juta lapangan pekerjaan baru secara global.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara AI for Indonesia di The Ballroom Djakarta Theater pada Kamis (23/10).

Meutya menjelaskan, meskipun AI diprediksi akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan pada tahun 2025, teknologi ini juga membuka peluang baru yang lebih besar.

“Dikabarkan kecerdasan artifisial akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan pada tahun 2025. Namun, pada saat yang bersamaan, AI juga berpotensi menciptakan 90 juta pekerjaan baru di berbagai bidang. Karena itu, AI perlu diwaspadai, tetapi tidak perlu ditakuti,” ujar Meutya dalam acara tersebut, dikutip MPN Indonesia melalui siaran pers di laman resmi komdigi.go.id, Selasa (28/10).

Ia menegaskan bahwa kehadiran AI seharusnya dilihat sebagai peluang untuk memperkuat peran manusia di berbagai sektor pekerjaan, bukan sebagai ancaman.

Indonesia Siap Sambut AI

Menurut Meutya, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling optimistis dalam menyambut perkembangan teknologi AI.

“Berdasarkan berbagai survei, Indonesia dinilai sebagai negara yang mampu menerima AI dengan baik, tidak takut, dan itu merupakan pertanda yang baik,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya memandang AI sebagai alat bantu untuk memperkuat kapasitas manusia, bukan sekadar pengganti tenaga kerja.

“Kita coba melihat dan membicarakan AI dari perspektif yang berbeda. Bukan sekadar data dan angka, melainkan bagaimana AI bisa dimaknai sebagai alat bantu yang memperkuat manusia,” tambahnya.

Peta Jalan Nasional AI dan Akses Digital

Pemerintah tengah menyusun Peta Jalan Nasional AI sebagai panduan strategis lintas sektor. Regulasi ini ditargetkan terbit pada awal tahun 2026 dalam bentuk Peraturan Presiden.

“Insyaallah pada awal tahun 2026, Peraturan Presiden tentang peta jalan ini sudah dapat diterbitkan dan menjadi pedoman bagi kita semua,” jelas Meutya.

Selain regulasi, pemerintah memprioritaskan pemerataan akses digital agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat AI.

Salah satu langkah konkret adalah pelelangan frekuensi 1,4 GHz untuk mendukung internet lebih murah dan merata.

“Yang juga penting adalah bagaimana membuat AI berikutnya menjadi inklusif. Kami juga telah melelang frekuensi 1,4 GHz untuk menghadirkan internet yang lebih murah dan merata,” tuturnya.

Pemanfaatan AI secara Bijak dan Bertanggung Jawab

Menutup pernyataannya, Meutya mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan kecerdasan buatan secara bijak dan bertanggung jawab.

“Ketika pemanfaatannya dilakukan dengan baik, AI akan membawa kebaikan. Demokrasi teknologi menuntut tanggung jawab bersama, dan kita semua memiliki peran yang sama penting dalam menentukan arah perkembangan AI ke depan,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)