Titiek Soeharto Perintahkan Mentan Amran Ini soal 250 Ton Beras Ilegal Masuk Aceh

Aceh, MPN Indonesia 26 November 2025 - Sebanyak 250 ton beras ilegal asal Thailand teridentifikasi masuk ke wilayah Sabang, Aceh tanpa izin pemerintah pusat.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera mengambil langkah hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, karena tindakan ini bertentangan dengan program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Titiek Soeharto kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementan yang digelar pada Senin (24/11).

Permintaan Tindakan Hukum dari DPR

Dalam pernyataannya, Titiek Soeharto menyoroti masuknya 250 ton beras dari Thailand dan menekankan bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan larangan impor beras karena stok nasional dinilai mencukupi.

“Kami tadi menanyakan juga ke Pak Menteri (Amran) bagaimana mengenai 250 ton impor beras dari Thailand. Ini pemerintah sudah mencanangkan bahwa tidak ada lagi impor beras, karena kita sudah swasembada beras,” ujar Titiek Soeharto kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (24/11).

Titiek meminta agar para pelaku yang mencoba memasukkan beras ilegal ditindak sesuai hukum.

“Jadi, siapapun itu yang mau coba-coba impor beras, kami minta supaya ditindak secara hukum ya Pak. Jadi jangan macam-macam,” ujarnya.

Ia juga menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menangani beras yang telah terlanjur masuk, dengan menekankan bahwa beras tersebut tidak boleh dijual ke masyarakat.

“Kalau sudah masuk sampai di sini, ya masuk ke daerah lah, itu ya nanti kebijaksanaan pemerintah bagaimana. Yang penting jangan sampai dijual di sini ya,” tegasnya.

Kementan Segel Gudang dan Telusuri Pelaku

Pada hari yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan telah mengambil tindakan cepat bersama aparat penegak hukum untuk menyegel gudang penyimpanan milik PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor beras ilegal tanpa izin.

Amran menjelaskan bahwa laporan mengenai kasus tersebut diterima pada Minggu siang sekitar pukul 14.00 WIB.

Setelah laporan masuk, pihaknya segera berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk memastikan langkah penanganan berjalan cepat dan terarah.

Dari hasil koordinasi itu, tindakan awal yang diambil adalah melakukan penyegelan gudang serta menghentikan seluruh aktivitas distribusi beras sebagai langkah pengamanan.

“Sekitar jam 2 kami terima laporan bahwasannya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya, kami perintahkan tidak boleh keluar,” ujar Amran, Senin (24/11).

Selain itu, ia memerintahkan penelusuran terhadap pelaku yang terlibat dalam kasus impor ilegal tersebut.

“Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” ujarnya.

Dugaan Perencanaan Impor Tanpa Izin

Amran mengungkapkan adanya indikasi bahwa impor ini telah direncanakan sebelumnya, meskipun tidak memiliki persetujuan dari pemerintah pusat.

Ia menyebut bahwa rapat terkait beras nasional dilaksanakan pada 14 November di Jakarta, sementara izin impor dari Thailand sudah lebih dulu diterbitkan.

“Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” kata Amran.

Ia menegaskan bahwa larangan impor beras merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo, seiring dengan stok nasional yang dinilai mencukupi, bahkan pernah mencapai 4,2 juta ton dan saat ini berada di angka sekitar 3,8 juta ton.

“Perintah Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak,” imbuhnya.

Laporan Dugaan Kasus Serupa di Lokasi Lain

Selain kasus di Sabang, Menteri Pertanian juga menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan awal mengenai dugaan masuknya beras tanpa izin di lokasi lain, termasuk di Batam.

“Kami bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang. Bahkan kami dapatkan juga laporan, dugaan di Batam ada yang masuk. Tetapi itu belum bisa dipastikan,” ungkapnya.

(AKM/NID/RAD)