Purbaya dan DPR Suntik Modal Rp14,4 T untuk 4 BUMN dan Bank Tanah

MPN Indonesia 9 Desember 2025 - Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa bersama Komisi XI DPR RI menyetujui pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp14,41 triliun dalam APBN 2025.

Dana tersebut dialokasikan kepada empat BUMN dan Bank Tanah sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat sektor strategis nasional.

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat kerja antara Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (8/12).

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa Komisi XI telah memberikan persetujuan dan akan melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai pelaksanaan PMN tersebut.

“Komisi XI akan melakukan pendalaman atas pelaksanaan PMN Tahun Anggaran 2025 yang diberikan kepada PT KAI, PT INKA, PT Pelni, PT SMF, dan PT Badan Bank Tanah pada masa sidang berikutnya,” ujar Misbakhun dalam rapat, dikutip MPN Indonesia dari kanal YouTube TVR Parlemen, Selasa (9/12).

Penjelasan Pemerintah Terkait PMN 2025

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa PMN ini merupakan bagian dari kebijakan ekonomi nasional yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses publik terhadap layanan dasar, dan memperkuat kemandirian sektor strategis.

“Manfaat yang akan diperoleh dari penambahan sarana adalah meningkatkan jumlah penumpang, menurunkan kemacetan, dan menurunkan emisi,” jelas Purbaya.

Rincian Alokasi PMN untuk BUMN dan Bank Tanah

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menerima PMN sebesar Rp1,8 triliun.

Dana ini akan digunakan untuk pengadaan rangkaian kereta baru serta retrofit KRL Jabodetabek guna menambah kapasitas sarana perkeretaapian.

PT Industri Kereta Api (INKA) memperoleh Rp473 miliar yang dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas produksi sarana perkeretaapian.

Dana tersebut juga digunakan untuk pengembangan sistem propulsi serta peningkatan fasilitas produksi sistem bogie dan sarana manufaktur di pabrik Madiun dan Banyuwangi.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mendapatkan PMN sebesar Rp2,5 triliun yang difokuskan pada pengadaan tiga kapal penumpang untuk menggantikan kapal lama berusia 40 tahun.

Program ini merupakan kelanjutan dari PMN tahun 2024.

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menerima suntikan modal sebesar Rp6,68 triliun untuk memperkuat pembiayaan sekunder perumahan.

Dana tersebut mendukung perluasan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Adapun Badan Bank Tanah mendapatkan PMN senilai Rp2,95 triliun dalam bentuk non-tunai berupa barang milik negara, termasuk tanah dan aset eks BPPN.

PMN ini dialokasikan untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

Komisi XI DPR RI juga memberikan catatan kepada Kementerian Keuangan agar melakukan harmonisasi regulasi terkait penyertaan modal negara, mengingat peran BPI Danantara dalam pengelolaan aset dan dividen BUMN.

(AKM/NID/RAD)