Meski Berpolemik, Kemenbud Tetap Resmikan Buku Sejarah Indonesia

MPN Indonesia 15 Desember 2025 - Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) resmi meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global pada Minggu (14/12) di Plaza Insan Berprestasi, Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

Peluncuran buku ini juga bertepatan dengan penetapan 14 Desember sebagai Hari Sejarah Nasional yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 206/M/2025.

Dalam acara peluncuran tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon memaparkan bahwa Buku sejarah ini terdiri atas 10 jilid utama dan satu jilid tambahan berisi faktaneka, dengan total 7.958 halaman.

“Ini ditulis oleh para ahlinya yaitu sejarawan Indonesia yang tadi telah disebutkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia. Jadi ini bukan ditulis oleh saya,” katanya seperti dikutip MPN Indonesia dari siaran langsung YouTube Kemenbud, Senin (15/12).

Fadli menyatakan bahwa proyek ini menjawab kebutuhan akademik dalam memperbarui narasi sejarah nasional dengan temuan-temuan terbaru.

“Dalam dua dekade terakhir, banyak temuan sejarah dan arkeologi yang belum terintegrasi. Buku ini menjawab kebutuhan itu,” jelasnya.

Buku Terdiri dari 10 Jilid

Proses penulisan buku ini berlangsung selama satu tahun, dari Januari hingga November 2025 dengan melibatkan editor umum Prof. Susanto Zuhdi, Prof. Singgih Tri Sulistyono, dan Prof. Jajat Burhanuddin.

Setiap jilid buku mengangkat fase berbeda dari perjalanan sejarah Indonesia. Jilid 1 sampai 3 mendeskripsikan awal peradaban Nusantara dan interaksinya dengan bangsa India, Tiongkok, Persia, hingga Timur Tengah.

Sementara jilid 4 membahas interaksi awal dengan bangsa Barat, jilid 5 menguraikan tentang masyarakat Indonesia dalam kerangka negara kolonial, dan di jilid 6 mengangkat tema pergerakan kebangsaan.

Pada jilid 7, buku ini mengulas perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan dilanjut pembahasan tentang konsolidasi negara bangsa, konflik, integrasi, dan kepemimpinan nasional pada jilid.

“Jilid 9 membahas pembangunan dan stabilitas era Orde Baru. Jilid 10 dari Reformasi dan konsolidasi demokrasi 1998 sampai 2024,” terang Fadli.

Meski begitu, Fadli menjelaskan bahwa buku ini masih belum mencakup keseluruhan sejarah Indonesia.

“10 jilid yang telah dihasilkan oleh para penulis, para sejarawan kita tentu tidaklah sempurna. Ya, kenapa saya katakan tidak sempurna? Karena pasti tidak akan mencakup secara keseluruhan,” katanya.

Sempat Menuai Polemik

Sebelumnya, diketahui bahwa penulisan buku sejarah ulang ini sempat menuai polemik dari sejumlah akademisi dan organisasi masyarakat sipil.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa pelabelan ‘sejarah resmi’ berpotensi menutup ruang interpretasi sejarah yang beragam.

“Tindakan semacam ini adalah manipulasi sejarah. Betapapun gelapnya sejarah, ia harus tetap ditulis meski berdampak terhadap tragedi kemanusiaan,” kata Usman dalam keterangan tertulis Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), pada 19 Mei 2025.

Fadli Zon dalam acara peluncuran buku tersebut pun mengakui adanya polemik tersebut. Ia mengatakan bahwa hal tersebut wajar dan merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

“Dalam proses penulisan ini cukup banyak juga polemik. Ada yang meminta juga menghentikan penulisan sejarah. Saya kira ini juga pendapat yang di era demokrasi ini wajar-wajar saja,” katanya.

Fadli menyatakan bahwa Kemenbud hanya berperan sebagai fasilitator dan tidak ikut campur dalam isi maupun metodologi penulisan.

“Jadi ini ditulis oleh ahlinya, sejarawan Indonesia. 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi Indonesia. Jadi ini bukan ditulis oleh saya,” ujarnya.

(AKM/NID/RAD)