Usai Serang Venezuela, Donald Trump Kini Incar Greenland

MPN Indonesia 7 Januari 2026 - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengangkat isu akuisisi Greenland pada awal Januari 2026, hanya sehari setelah intervensi militer AS di Venezuela yang menggulingkan Presiden Nicolás Maduro.

Donald Trump menyatakan Amerika Serikat “membutuhkan” Greenland demi alasan keamanan nasional, dan Gedung Putih mengonfirmasi bahwa berbagai opsi tengah dipertimbangkan, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

“Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer AS selalu menjadi pilihan yang tersedia bagi Panglima Tertinggi,” demikian pernyataan Gedung Putih pada Selasa (6/1), dikutip MPN Indonesia dari BBC, Rabu (7/1).

Isu ini mencuat setelah istri ajudan senior Donald Trump, Katie Miller, mengunggah peta Greenland berwarna bendera AS dengan tulisan “SEGERA” di media sosial.

Pada hari yang sama, enam negara Eropa yakni Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, dan Spanyol, menyatakan dukungan kepada Denmark dan Greenland.

“Greenland adalah milik rakyatnya, dan hanya Denmark dan Greenland yang dapat memutuskan hal-hal yang menyangkut hubungan mereka,” bunyi pernyataan bersama negara-negara tersebut.

Alasan Strategis dan Kepentingan Ekonomi

Greenland merupakan wilayah otonom Kerajaan Denmark dengan posisi strategis di antara Rusia dan Amerika Serikat.

Wilayah ini menjadi lokasi penting sistem peringatan rudal balistik AS melalui pangkalan di Pituffik, yang sebelumnya dikenal sebagai Thule.

Selain nilai strategis, Greenland memiliki cadangan logam tanah jarang serta sumber daya alam lain seperti tembaga, litium, kobalt, dan nikel, yang semakin bernilai seiring meningkatnya kebutuhan global terhadap teknologi hijau.

Pencairan es di kawasan Arktik juga membuka potensi jalur perdagangan baru yang lebih singkat dari Eropa ke Asia, sehingga meningkatkan nilai geopolitik Greenland.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio menyatakan bahwa pemerintahan Donald Trump “tidak berencana menyerang Greenland”, namun tetap berniat membeli wilayah tersebut dari Denmark.

Opsi lain yang dipertimbangkan adalah pembentukan Pakta Asosiasi Bebas dengan Greenland.

Respons Denmark, Greenland, dan NATO

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen menegaskan bahwa serangan AS terhadap Greenland akan berdampak serius pada tatanan keamanan global.

“Jika Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang negara NATO lain secara militer, maka semuanya akan berhenti, termasuk NATO dan oleh karena itu keamanan pasca Perang Dunia Kedua,” ujarnya kepada televisi Denmark TV2, dikutip dari The Guardian pada Rabu (7/1).

Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen meminta agar dialog dilakukan dengan menghormati hukum internasional.

Ia menegaskan bahwa “status Greenland berakar pada hukum internasional dan prinsip integritas teritorial,” serta menyatakan bahwa “ancaman, tekanan, dan pembicaraan tentang aneksasi tidak memiliki tempat di antara teman.”

Aspirasi Kemerdekaan dan Ketegangan Internal

Greenland memiliki pemerintahan sendiri sejak 1979 dengan populasi sekitar 57.000 jiwa.

Meski dukungan terhadap kemerdekaan dari Denmark cukup besar, jajak pendapat menunjukkan penolakan luas terhadap gagasan bergabung dengan Amerika Serikat. Kekhawatiran warga mencuat seiring pernyataan Donald Trump.

“Sangat menakutkan mendengarkan pemimpin dunia bebas menertawakan Denmark dan Greenland dan hanya berbicara tentang kami seolah-olah kami adalah sesuatu yang bisa diklaim,” ungkap Morgan Angaju, warga Inuit berusia 27 tahun di Ilulissat, dalam wawancara dengan BBC.

Ketegangan Denmark-Greenland juga dipengaruhi skandal masa lalu, termasuk praktik penggunaan alat kontrasepsi paksa terhadap perempuan Greenland.

Pada Desember 2025, para korban memenangkan gugatan terhadap pemerintah Denmark dan berhak menerima kompensasi.

Pada Maret 2025, Greenland membentuk koalisi empat partai sebagai bentuk persatuan nasional menghadapi tekanan eksternal.

Halaman pertama perjanjian koalisi tersebut menyatakan, “Greenland milik kita.”

Partai Naleraq yang pro-kemerdekaan dan dikenal lebih ramah terhadap AS kini berada di luar pemerintahan.

Sikap Donald Trump dan Pejabat AS

Donald Trump pertama kali menyuarakan niat membeli Greenland pada 2019 dengan menyebutnya sebagai “kesepakatan properti besar”.

Pada Januari 2025, ia mengaitkan isu ini dengan “keamanan ekonomi”, sebelum mengubahnya menjadi alasan “keamanan nasional” pada awal 2026.

Ajudan senior Donald Trump, Stephen Miller, menyatakan bahwa posisi resmi AS adalah Greenland harus menjadi bagian dari Amerika Serikat.

“Tidak ada yang akan melawan AS terkait masa depan Greenland,” ucapnya.

Senator Republik Eric Schmitt menambahkan kepada BBC bahwa pembahasan saat ini masih bersifat awal.

“Saya rasa mereka hanya sedang dalam tahap pembicaraan saat ini. Harapan saya adalah Eropa akan memahami bahwa Amerika yang kuat itu baik, baik untuk peradaban Barat,” pungkasnya.

(ADN/NID/RAD)