BMKG Ungkap Pentingnya Kolaborasi Multi Disiplin untuk Tangani Subsiden Tanah

MPN Indonesia 1 Mei 2025 - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa penanganan fenomena subsiden tanah di wilayah perkotaan tidak bisa dilakukan secara sektoral.

Deputi BMKG, Guswanto menyatakan bahwa kolaborasi lintas lembaga sangat penting mengingat kompleksitas persoalan ini yang menyentuh aspek geologi, lingkungan, infrastruktur, hingga iklim.

“Secara teknis, pengukuran langsung terhadap penurunan muka tanah bukan merupakan tugas utama BMKG,” kata Guswanto kepada MPN Indonesia, Rabu (30/4).

“Dalam kontek ini, BMKG menyediakan data dan analisis terkait cuaca, iklim, serta curah hujan ekstrem yang menjadi salah satu faktor pemberat terjadinya subsiden, terutama di kawasan perkotaan pesisir,” sambungnya.

Kolaborasi dengan Berbagai Lembaga

Kendati demikian, BMKG telah menjalin berbagai bentuk kerja sama strategis untuk mendukung penanganan subsiden.

Salah satunya dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), yang memiliki kemampuan dalam pemantauan deformasi permukaan bumi melalui teknologi penginderaan jauh.

Dalam kerja sama ini, BMKG menyumbangkan data klimatologis dan meteorologis yang digunakan untuk mendukung analisis spasial kawasan rawan subsiden.

BMKG juga aktif dalam forum nasional seperti Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BNPB, BIG, serta pemerintah daerah.

Dalam forum tersebut, BMKG menyediakan proyeksi iklim jangka panjang dan tren cuaca ekstrem sebagai dasar strategi mitigasi bencana, termasuk subsiden tanah.

“Dukungan ke pemerintah daerah melalui pelatihan, sosialisasi, dan diseminasi data cuaca serta peringatan dini berbasis wilayah (impact-based forecasting)” kata Guswanto.

Sistem ini mencakup informasi mengenai potensi curah hujan tinggi yang dapat memengaruhi kestabilan tanah dan memperbesar risiko penurunan tanah.

Ingatkan Pentingnya Kolaborasi

Guswanto menjelaskan bahwa subsiden tanah merupakan masalah lintas sektor yang harus dikerjakan bersama-sama dengan berbagai lembaga.

Ia pun berharap agar data iklim dan cuaca yang dimiliki BMKG bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan lainnya.

“Subsiden tanah adalah masalah lintas sektor. Karena itu, pendekatan multidisiplin sangat diperlukan,” tegas Guswanto.

“Kami mendorong agar data iklim dan cuaca yang kami miliki dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan pengelolaan air tanah,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)