DKI Jakarta Operasikan Truk Sampah Listrik Compactor, Ramah Lingkungan dan Bebas Emisi

Dki Jakarta, MPN Indonesia 14 April 2025 - DKI Jakarta memulai pengoperasian truk sampah listrik tipe compactor pada Jumat (11/4), sebagai langkah konkret dalam mendukung kebijakan pemerintah menuju sistem pengelolaan sampah rendah karbon dan bebas emisi. 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah mengadakan lima unit truk sampah listrik compactor berkapasitas 6 meter kubik yang sepenuhnya berbasis listrik dan tidak menimbulkan kebisingan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengurangi polusi udara dan emisi karbon, khususnya yang dihasilkan oleh sektor transportasi armada pengangkut sampah. 

Truk sampah listrik compactor ini menjadi bagian dari peremajaan kendaraan operasional yang sebelumnya menggunakan bahan bakar fosil.

Spesifikasi Teknis Truk Sampah Listrik Compactor

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, unit truk yang dioperasikan tahun ini dilengkapi sistem plug-in full elektrik yang memungkinkan pemadatan sampah secara otomatis tanpa menghasilkan emisi. Truk ini memiliki kapasitas antara enam hingga tujuh meter kubik.

“Ini merupakan semangat mengurangi polusi udara dan emisi karbon. Kita mulai menggagasnya melalui operasional compactor listrik ke depannya. Tahun ini kami mengadakan lima unit compactor listrik termasuk chargernya, dengan kapasitas enam sampai tujuh meter kubik,” ujar Asep Kuswanto kepada wartawan pada Jumat (11/4).

Truk tersebut memiliki dimensi 3.300 mm panjang, 1.700 mm lebar, dan 1.950 mm tinggi, dengan berat kosong sekitar 1.700 kg. Dibutuhkan daya listrik sebesar 1,5 kW, 3 phase untuk pengoperasian. 

Komponen pendukung lainnya termasuk panel kendali digital, safety switch, dan hydraulic control unit, yang memastikan proses kerja berlangsung aman dan efisien.

Dukungan Infrastruktur dan Pelatihan Operator

DLH DKI Jakarta juga tengah menyiapkan infrastruktur pengisian daya di berbagai lokasi strategis. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) akan ditempatkan di pool truk DLH, RDF Plant Rorotan, dan TPST Bantar Gebang. 

SPKLU tersebut menggunakan teknologi super fast charging yang mampu mengisi penuh baterai dalam waktu 20 hingga 30 menit.

Asep Kuswanto menjelaskan bahwa para operator truk juga telah mendapatkan pelatihan untuk mengoperasikan unit listrik ini. “Pengoperasiannya cukup mudah dan tidak jauh berbeda dengan compactor konvensional berbahan bakar solar, sehingga adaptasi berjalan lancar,” ungkapnya.

Implementasi dan Visi Jangka Panjang

Seluruh truk compactor listrik ini difungsikan untuk mengangkut sampah menuju RDF Plant Rorotan. DLH DKI Jakarta berencana untuk terus menambah unit serupa guna mendukung target jangka panjang pengurangan emisi karbon dan transisi energi di sektor pelayanan publik.

“Seluruh sampah yang diangkut ke RDF Plant Rorotan menggunakan truk compactor, termasuk lima unit truk compactor listrik ini. Ke depannya kita akan terus tambah lagi,” kata Asep Kuswanto.

Kebijakan ini juga sejalan dengan visi jangka panjang pemerintah provinsi dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan rendah karbon. Penggunaan truk sampah listrik compactor diharapkan dapat menjadi standar baru dalam armada kebersihan kota.

“Jakarta ingin menunjukkan bahwa transisi menuju kendaraan ramah lingkungan bukan hal yang mustahil. Semua bisa dimulai dari sekarang, dan bukan tidak mungkin ke depan seluruh truk sampah kami adalah truk listrik,” tegas Asep Kuswanto.

Kebijakan Pemerintah Menuju Transportasi Hijau

Langkah pengoperasian truk sampah listrik ini merefleksikan implementasi kebijakan publik dan kebijakan pemerintah dalam mendukung agenda lingkungan hidup. 

Dengan peremajaan armada dan pemanfaatan teknologi bersih, Pemprov DKI Jakarta memperkuat komitmennya terhadap pengelolaan sampah yang efisien, modern, dan bebas emisi.

Inisiatif ini menjadikan DKI Jakarta sebagai salah satu pelopor di Indonesia dalam pemanfaatan truk sampah berbasis listrik dalam sistem pelayanan publik. 

Diharapkan, kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk kegiatan operasional pemerintahan.

(ARI/NID/RAD)