Bank Indonesia akan Luncurkan Payment ID untuk Pantau Profil Keuangan Masyarakat

MPN Indonesia 26 Juli 2025 - Bank Indonesia akan meluncurkan sistem pembayaran digital baru bernama Payment ID pada 17 Agustus 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Payment ID dirancang sebagai identifikasi unik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akan mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan individu secara digital.

Ingin Hadirkan Sistem Keuangan yang Sehat

Menurut Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dudi Dermawan, Payment ID akan menjadi fondasi sistem pembayaran yang transparan dan bertanggung jawab.

Kebijakan ekonomi ini bertujuan menciptakan sistem keuangan yang sehat serta inklusif, di mana seluruh transaksi finansial dapat dipantau secara efektif.

“Payment ID akan menjadi fondasi dari sistem pembayaran yang transparan dan bertanggung jawab,” kata Dudi dalam Editors Briefing di Labuan Bajo, Jumat (18/7).

Ia juga menjelaskan bahwa Payment ID dapat mencatat dan menggabungkan data dari berbagai sumber keuangan seperti rekening bank, kartu kredit, dompet elektronik, hingga pinjaman daring.

Dengan begitu, otoritas dapat mengetahui profil keuangan seseorang secara lengkap, mulai dari pendapatan hingga utang dan investasi.

Berdasarkan Persetujuan Nasabah

Salah satu penerapan awal Payment ID adalah dalam proses pengajuan kredit. Menurut Dudi, bank hanya perlu mengirim permintaan persetujuan (consent) ke ponsel nasabah.

Setelah disetujui nasabah, sistem akan membuka akses ke profil keuangan lengkap melalui platform BI-Payment Info.

Untuk menjamin privasi data individu, sistem Payment ID menerapkan skema persetujuan.

Data profil keuangan hanya dapat diakses setelah pemilik memberikan izin melalui notifikasi di ponsel.

“Kami sangat berhati-hati. Transparansi ini bisa disalahgunakan. Kami harus menjaga kepercayaan publik,” ujar Dudi.

Telah Diuji Coba pada Bansos

Payment ID juga telah diuji coba sebagai pilot project dalam memverifikasi kelayakan penerima bantuan sosial (bansos).

Dalam uji coba awal terhadap sepuluh individu, ditemukan fakta bahwa salah satu orang memiliki empat rekening berbeda.

Penemuan tersebut memunculkan pertanyaan tentang kelayakan orang tersebut sebagai penerima bansos.

Dalam konteks ini, data profil keuangan yang diperoleh Payment ID hanya boleh diakses oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), yang mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

(AKM/NID/RAD)