Hore! Menkeu Purbaya Siapkan Rp20 T untuk Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan

MPN Indonesia 23 Oktober 2025 - Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp20 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk menghapus seluruh tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaring pengaman sosial, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa anggaran tersebut sudah disiapkan dan akan direalisasikan mulai tahun depan.

“Rp20 triliun itu ada, sudah kita anggarkan. Cuma, kita minta BPJS juga memperbaiki manajemennya,” ujar Menkeu Purbaya kepada wartawan di Jakarta pada Rabu (22/10).

Menurut Purbaya, langkah ini bertujuan agar peserta BPJS Kesehatan yang selama ini nonaktif karena tunggakan dapat kembali menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani utang lama.

Pemerintah Minta Perbaikan Manajemen BPJS Kesehatan 

Purbaya menyoroti perlunya pembenahan manajemen BPJS Kesehatan, terutama dalam pengelolaan klaim dan pengadaan alat kesehatan.

Ia menegaskan pentingnya optimalisasi sistem informasi yang dimiliki BPJS agar dapat mendeteksi dan menolak klaim yang tidak sesuai.

“Kita kurangi yang begitu-begitu. Saya juga minta mereka mengefektifkan IT yang mereka punya,” kata Purbaya.

Pemerintah juga menilai adanya pemborosan dalam pembelian alat kesehatan yang dinilai tidak efisien.

Purbaya meminta BPJS Kesehatan untuk berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan dalam meninjau kebijakan tersebut.

“Misalnya, ada program dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit membeli alat yang kemahalan dan kebanyakan. Saya bilang, diskusi saja dengan Kemenkes, kita kurangi yang begitu-begitu,” jelasnya.

Saat ini BPJS Kesehatan memiliki sekitar 200 tenaga ahli di bidang teknologi informasi.

Pemerintah meminta lembaga tersebut memanfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan untuk membangun sistem yang lebih terintegrasi guna meningkatkan akurasi pengelolaan klaim dari seluruh fasilitas kesehatan.

Estimasi Nilai Tunggakan dan Proses Administratif

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa pemutihan tunggakan ini hanya berlaku bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).

“Jadi dia harus masuk DTSN, harus orang yang memang miskin atau tidak mampu,” ungkapnya.

Ghufron menyebutkan, jumlah peserta BPJS Kesehatan yang masih memiliki tunggakan mencapai sekitar 23 juta orang dengan total nilai lebih dari Rp10 triliun.

Sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk melunasi utangnya.

“Bagi yang tidak mampu ini, meskipun ditagih dengan peraturan yang ada, enggak akan keluar. Memang enggak mampu, uangnya enggak ada,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa penghapusan tunggakan akan dilakukan melalui mekanisme write off atau penghapusan buku agar tidak mengganggu arus kas BPJS Kesehatan.

“Enggak akan mengganggu, asal tepat sasaran. Kalau enggak tepat sasaran, baru bisa jadi masalah,” tegasnya.

Meskipun nilai pemutihan diperkirakan lebih dari Rp10 triliun, jumlah pasti peserta yang akan mendapatkan manfaat masih dalam tahap penghitungan.

Pemerintah menekankan bahwa program ini harus benar-benar tepat sasaran untuk menghindari potensi masalah administratif maupun fiskal di masa depan.

Langkah Pemerintah Pastikan Layanan Kesehatan untuk Semua 

Kebijakan penghapusan tunggakan ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh warga memperoleh kembali hak atas layanan kesehatan.

“Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini,” pungkasnya.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap seluruh masyarakat, terutama yang kurang mampu, dapat kembali menikmati layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi akibat tunggakan iuran.

(AKM/NID/RAD)