KPK Dapat Laporan Anggaran Makan Bergizi Gratis Disunat, dari Rp10 Ribu jadi Rp8 Ribu

MPN Indonesia 8 Maret 2025 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan terkait pengurangan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seharusnya, makanan yang diberikan bernilai Rp10.000, namun di lapangan hanya diterima senilai Rp8.000.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengungkap laporan tersebut dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/3).

“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10 ribu, tetapi yang diterima hanya Rp 8 ribu. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” jelas Budi, Jumat (7/3), dikutip MPN Indonesia dari Kumparan. 

Soroti Potensi Penyimpangan di Daerah

Setyo menjelaskan bahwa distribusi anggaran dari pusat ke daerah harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan.

Ia mengibaratkan fenomena ini seperti “es batu yang mencair”, di mana anggaran yang besar di pusat berkurang ketika sampai di tingkat daerah.

“Yang jadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu [yang mencair],” kata Setyo.

Selain itu, Setyo juga menyoroti eksklusivitas dalam pemilihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menekankan pentingnya pemilihan lokasi strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diterima oleh masyarakat.

KPK Tekankan Transparansi dan Pengawasan

Dalam pertemuan tersebut, Setyo menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis memiliki anggaran besar, sehingga pengawasannya harus dilakukan secara ketat.

“Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar.,” ujar Setyo dikutip MPN Indonesia dari laman resmi KPK, Sabtu (8/3).

Ia menyoroti empat aspek utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah potensi kecurangan dalam distribusi dana.

“Potensi fraud pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,” tegasnya.

Untuk mencegah penyimpangan, KPK mendorong keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan anggaran.

“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO (Non-Governmental Organization) independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” tambahnya.

Setyo juga menyoroti efektivitas pemberian susu dalam program ini. Berdasarkan kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit kurang efektif dalam menurunkan angka stunting karena distribusi biskuit lebih dominan dibandingkan susu.

BGN Siap Berkoordinasi dengan KPK

Sementara itu, Ketua BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya mengelola anggaran Rp70 triliun untuk program MBG pada 2025.

Jumlah ini berpotensi bertambah hingga Rp170 triliun pada triwulan ketiga.

Ia menegaskan bahwa BGN telah berkoordinasi dengan lembaga pengawas, seperti BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

“Seperti yang sudah diketahui, program Makan Bergizi Gratis selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaannya sangat masif,” ujar Dadan.

Dadan mengapresiasi masukan dari KPK dan menyatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama untuk memperbaiki tata kelola anggaran.

Ia juga terbuka terhadap sidak yang dilakukan oleh KPK guna memastikan kesesuaian sistem tata kelola dengan realitas di lapangan.

“Kami tentu saja membuka pintu selebar-lebarnya jika dari Kedeputian Pencegahan akan melakukan sidak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia, termasuk ke kantor Badan Gizi Nasional,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)