MTI Desak Pemerintah Batasi Ojol Hanya Untuk Angkut Barang, Bukan Penumpang

MPN Indonesia 9 November 2025 - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak pemerintah membatasi layanan ojek online (ojol) hanya untuk angkutan barang dan logistik mikro, bukan penumpang.

Dalam pernyataannya, Wakil Ketua MTI, Djoko Setijowarno menyoroti penggunaan motor sebagai angkutan barang bisa meningkatkan keselamatan lalu lintas.

“Jika sebagai angkutan barang, ini akan meningkatkan keselamatan lalu lintas, menjaga efisiensi ruang jalan di perkotaan dan memberi nilai tambah ekonomi karena motor berkontribusi pada rantai pasok logistik kota,” katanya dalam keterangan pers, dikutip MPN Indonesia pada Kamis (6/11).

Soroti Keselamatan Pengemudi Ojol

Lebih lanjut, Djoko menyoroti keselamatan para pengemudi ojol dengan mengungkapkan bahwa lebih dari 75% korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia merupakan pengendara sepeda motor.

Ia menyatakan bahwa motor secara fisik tidak memiliki perlindungan struktural dan secara sosial, para driver ojol hidup di bawah tekanan sistem algoritma dan insentif waktu.

“Semakin cepat, semakin untung. Akan tetapi semakin cepat pula risikonya,” ujarnya.

Menurut Djoko, kebijakan pembatasan ojol sebagai angkutan penumpang sebaiknya dilakukan bertahap dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun.

“Transisi kebijakan ini harus dilakukan bertahap dalam 3-5 tahun, sambil memperkuat transportasi umum massal agar masyarakat tetap memiliki pilihan mobilitas yang layak,” ujarnya.

Djoko: Kemajuan Negara Bukan Dilihat dari Banyaknya Kepemilikan Motor

Meski keberadaan ojol sempat diakomodasi melalui Peraturan Menteri Perhubungan tahun 2019, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) tidak mengkategorikan sepeda motor sebagai moda transportasi umum.

Djoko kemudian menyoroti jumlah sepeda motor di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 120 juta unit.

Ia lantas menyebut negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang berhasil mengurangi ketergantungan pada sepeda motor dengan membangun sistem kereta dan bus massal.

“Hasilnya bukan hanya mobilitas lancar, tetapi juga kota yang lebih manusiawi, udara lebih bersih, dan produktivitas meningkat,” katanya.

Lebih lanjut, Djoko menilai bahwa kemajuan suatu negara bukan diukur dari banyaknya kepemilikan motor, melainkan dari sedikitnya warga yang bergantung pada kendaraan tersebut.

“Motor hanyalah moda transisi, bukan simbol kemajuan. Negara maju bukan yang memiliki motor terbanyak, tetapi yang warganya paling sedikit perlu motor untuk hidup produktif,” katanya.

Prabowo Tengah Siapkan Aturan untuk Ojol

Pernyataan MTI berangkat dari rencana Presiden Prabowo Subianto bersama jajarannya yang tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait ojek online.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Perpres ini akan mengatur fasilitas kemanfaatan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian, namun tidak mencakup status atau upah mitra driver ojol.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Perpres ojol nantinya juga akan mencakup pengaturan mengenai status, perlindungan, dan tarif driver ojol.

Prabowo sebelumnya juga menyinggung soal kesejahteraan pengemudi ojol dalam Sidang Kabinet Paripurna yang bertepatan dengan satu tahun masa jabatannya.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah sedang berdiskusi dengan dua perusahaan besar ojek online terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan efisiensi pelayanan.

(AKM/NID/RAD)