Puncak Bogor, antara Cuan Wisata dan Kerusakan Lingkungan

Jawa Barat, MPN Indonesia 6 Maret 2025 - Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat baru-baru ini dilanda banjir bandang yang memporak-porandakan pemukiman hingga berbagai fasilitas umum di kawasan tersebut.

Banjir ini pertama kali terjadi pada Minggu (2/3) malam, mengakibatkan ratusan warga terpaksa dievakuasi dan satu orang meninggal dunia akibat terseret arus. 

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengatakan bahwa banjir di Puncak disebabkan oleh penyempitan sungai, sehingga menyebabkan air hujan tak tertampung. 

“Saya melihat bahwa sungai yang dulunya lebar, sekarang menjadi sempit karena banyak sekali rumah-rumah di bantaran sungai.  Air itu tentunya mencari jalannya sendiri, sehingga harapan saya jangan dihuni,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dalam keterangannya di laman resmi Kementerian PU, Selasa (4/3).

Pro Kontra Alih Lahan di Puncak

Banjir di Puncak ini pun lantas memicu perdebatan di publik perihal tata kelola wilayah di kawasan wisata tersebut. 

Banyak yang beranggapan bahwa perubahan lahan hijau ke tempat wisata lah yang memperparah bencana ini. 

Di satu sisi, pembangunan tempat wisata ini bisa meningkatkan daya tarik Puncak hingga mendongkrak perekonomian warganya.

Namun di sisi lain, pembangunan berlebihan tersebut juga berdampak pada kondisi alam Puncak yang kian Memprihatinkan. 

Ya, kerusakan alam di Puncak kian menunjukkan giginya. Memperlihatkan dengan jelas bagaimana pertumbuhan pesat pariwisata bisa berbanding terbalik dengan kelestarian alam jika dikelola dengan ugal-ugalan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sendiri telah mengatakan akan mengevaluasi kawasan wisata Puncak.

Pasalnya, Dedi membenarkan bahwa salah satu penyebab terjadinya banjir di Puncak salah satunya karena ulah pengelola wisata di sana. 

“Berdasarkan keterangan dari Bupati Bogor tadi, ada salah satu pion atau kubah Jaswita jatuh ke sungai, kemudian menyumbat dan menyebabkan luapan air,” jelas Dedi pada wartawan, Selasa (4/3).

Data Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam di Puncak

Berdasarkan data yang diterima MPN Indonesia dari Forest Watch Indonesia (FWI), sejak 2017-2023, ada 221 hektare lahan yang terkena deforestasi di kawasan Cisarua dan Megamendung. 

Sementara itu, ada 5.211 hektare tutupan hutan yang hilang di kawasan Cisarua dan Megamendung selama 2023. 

Pengalihfungsian lahan dan penebangan hutan ini tentu menjadi salah satu andil yang menyebabkan bencana alam di Bogor, khususnya Puncak, kian menggila.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di laman resminya, bencana banjir di kota/kabupaten Bogor pada 2021 terjadi sebanyak 59 kali. 

Sementara pada 2022 dan 2023 masing-masing ada 37 kejadian banjir dan 2024 ada 13 kejadian. 

Tak hanya banjir, bencana alam yang terjadi di Bogor juga melingkupi kekeringan hingga longsor. 

Pada 2021-2024, tercatat 99 kali bencana kekeringan terjadi di wilayah yang dijuluki Kota Hujan ini. 

Di kurun waktu yang sama, ada 319 kali bencana tanah longsor, hingga menyebabkan enam orang tewas dan puluhan ribu lainnya menderita. 

Kerusakan Alam di Puncak Menimbulkan Efek Domino

Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga mengatakan bahwa kerusakan alam yang terjadi di Puncak menyebabkan dampak negatif terhadap potensi bencana alam.

Pada akhirnya, pengalihfungsian hutan menjadi pemukiman atau pariwisata itu juga bisa memberikan efek domino bagi wilayah di sekitar Puncak, terutama yang berada di bawahnya, seperti Jakarta. 

“Kerusakan alam di puncak sangat berpengaruh pada wilayah di sekitarnya.Berkaitan dengan bukaan hutan, alih fungsi hutan dan lahan di puncak itu pasti punya dampak negatif terhadap potensi bencana-bencana alam, seperti kekeringan dan longsor,” ujar Anggi saat dihubungi MPN Indonesia, Senin (3/3).

Jangan Tumbalkan Lingkungan demi Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengurangi kerusakan lingkungan, pemerintah harus membuat kebijakan yang hati-hati, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tanpa menumbalkan kesejahteraan lingkungan. 

“Pendekatan pemerintah harus pro dengan kehati-hatian. Tidak bisa dipungkiri pariwisata itu mendongkrak perekonomian. Tapi tidak bisa dipungkiri juga, ketika hutan dialihfungsikan, itu juga memiliki dampak negatif terhadap kualitas lingkungan,” kata Anggi. 

“(Pemerintah harus) menemukan titik keseimbangan di mana kita menyadari hutan dan tutupan hijau memiliki fungsi penting konservasi air dan tanah yang harus dilindungi,” imbuhnya. 

Pria lulusan Institut Pertanian Bogor ini juga menekankan, pemerintah seharusnya sadar bahwa kawasan wisata di Puncak harus dibangun tanpa merusak hutan dan mengalihfungsikan tutupan hijau. 

“Itu harus dicari titik temunya, jangan sampai mengejar ekonomi tapi mengorbankan kualitas lingkungan hidup,” katanya. 

MPN Indonesia telah berusaha menghubungi Dinas Lingkungan Hidup Kota dan Kabupaten Bogor melalui e-mail dan direct message Instagram untuk meminta keterangan mengenai kondisi alam di Bogor.

Namun hingga berita ini dinaikkan, belum ada jawaban dari pihak terkait. 

(ADN/NID/RAD)