Ratusan Pelajar di Mempawah Terancam Gagal Ikut SNBP 2025 gegara Sekolah Lalai Isi PPDS

MPN Indonesia 4 Februari 2025 - Ratusan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mempawah, Kalimantan Barat, bersama orang tua mereka menggelar aksi demonstrasi pada Senin (3/2).

Mereka memprotes kelalaian pihak sekolah dalam pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PPDS), yang menyebabkan banyak siswa terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

Aksi unjuk rasa berlangsung di halaman sekolah dan diikuti lebih dari 100 siswa serta orang tua murid.

Mereka menuntut pertanggungjawaban sekolah atas kesalahan administrasi yang dinilai berdampak pada masa depan pendidikan siswa.

Siswa Kecewa dan Merasa Dirugikan

Muhammad Hafiz, salah satu siswa kelas XII, mengungkapkan kekecewaannya.

Ia dan teman-temannya telah mempersiapkan diri sejak semester pertama untuk bersaing masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi.

“Dari semester 1 sampai lima (kami siapkan) untuk bisa lolos bersaing masuk ke Perguruan Tinggi Negeri, melalui jalur beasiswa atau prestasi, sehingga tak mengeluarkan biaya. Namun semua sirna gara gara oknum guru yang tak bertanggung jawab,” ujar Hafiz dalam sebuah video, Selasa (4/2).

Hafiz, yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, mengandalkan jalur prestasi sebagai satu-satunya cara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Seorang wali murid, Yudi Oktaviarza, menyebutkan bahwa sekitar 115 siswa terancam tidak bisa mengikuti SNBP 2025 akibat kesalahan administrasi sekolah.

Padahal, pihak sekolah telah diberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi data di PPDS, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik.

“Tentu saja kami seluruh orang tua siswa merasa sedih, kecewa dan merasa dirugikan, pelajar yang berprestasi harus kehilangan masa depan, hanya karena oknum guru yang tak bertanggung jawab,” kata Yudi.

Tuntutan Orang Tua dan Siswa

Dalam aksi demonstrasi ini, orang tua dan siswa mengajukan beberapa tuntutan kepada pihak sekolah, antara lain:

1. Permintaan Maaf Publik – Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum diminta memberikan pernyataan maaf secara terbuka melalui media sosial atas kelalaiannya dalam pengisian PPDS.
2. Bimbingan Belajar – Sekolah diminta menyediakan program les tambahan selama tiga bulan untuk membantu siswa yang terdampak agar tetap bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi lainnya.
3. Pemindahan Wakil Kepala Sekolah – Orang tua mendesak agar Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang dianggap lalai segera dipindahkan dari jabatannya.

Situasi semakin emosional ketika beberapa siswa dan orang tua menangis akibat kekecewaan yang mendalam terhadap kesalahan administrasi ini.

Upaya Sekolah Menyelesaikan Masalah

Wakil Kepala SMAN 1 Mempawah, Febrini, menyatakan bahwa pihak sekolah telah berupaya mencari solusi dengan mengunjungi bagian admin pusat untuk meminta perpanjangan waktu pengisian PPDS.

“Kami akan melakukan kunjungan ke admin pusat besok, Insyaallah,” ujar Febrini.

Selain itu, pihak sekolah berencana membiayai program bimbingan belajar selama tiga bulan bagi siswa yang memenuhi syarat sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan ini.

Laporan ke Dinas Pendidikan

Orang tua siswa melalui Komite Sekolah berencana melaporkan kejadian ini kepada Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, serta Bupati Mempawah.

Mereka berharap agar pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian ini dievaluasi dan dikenai sanksi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Kami ingin kejadian ini menjadi pelajaran agar tidak ada lagi siswa yang kehilangan kesempatan pendidikan akibat kesalahan administrasi sekolah,” ujar salah satu orang tua siswa.