AS Resmi Tetapkan Presiden Venezuela sebagai Anggota Organisasi Teroris

MPN Indonesia 26 November 2025 - Amerika Serikat resmi menetapkan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dan sejumlah sekutunya sebagai anggota organisasi teroris asing per Minggu (16/11).

Langkah ini memperluas kewenangan pemerintah AS untuk menekan rezim Caracas melalui pengkategorian Cartel de los Soles, yang oleh para ahli dianggap sebagai jaringan pejabat pemerintah yang diduga terlibat korupsi dan perdagangan narkotika, bukan kelompok kejahatan terorganisir tradisional.

Dikutip MPN Indonesia dari CNN Internasional pada Rabu (26/11), penetapan tersebut membuka peluang bagi Presiden AS Donald Trump untuk menerapkan sanksi tambahan yang menyasar aset dan infrastruktur milik Maduro.

Namun pakar hukum menilai kebijakan ini tidak memberi otorisasi langsung bagi penggunaan kekuatan militer terhadap Venezuela.

Keterlibatan Militer dan Operasi AS di Karibia

Meski tidak memberikan izin eksplisit untuk penggunaan kekuatan mematikan, pejabat pemerintahan Trump menyebut status organisasi teroris asing sebagai salah satu instrumen kontra-terorisme paling kuat yang dimiliki Departemen Luar Negeri.

Status ini dinilai memperluas kemungkinan operasi militer AS di wilayah Venezuela.

Dukungan militer terhadap kebijakan ini dilakukan melalui pengerahan pasukan dalam skala besar lewat operasi Operation Southern Spear.

Operasi tersebut melibatkan lebih dari 12 kapal perang dan sekitar 15.000 personel militer yang ditempatkan di Laut Karibia sebagai bagian dari kampanye anti-narkotika.

Dalam pelaksanaannya, militer AS dilaporkan menewaskan puluhan orang dalam serangan terhadap kapal-kapal target.

Presiden Trump juga menerima berbagai opsi langkah lanjutan, mulai dari serangan terhadap fasilitas militer atau pemerintah Venezuela, operasi khusus, hingga tidak mengambil tindakan apa pun.

Penolakan Caracas dan Respons Internasional

Pemerintah Venezuela menolak keras penetapan tersebut.

Dalam pernyataan resminya, Caracas menyebut langkah AS sebagai “rekayasa yang konyol” dan menegaskan bahwa “manuver baru ini akan bernasib sama seperti agresi-agresi sebelumnya terhadap negara kami: kegagalan.”

Presiden Maduro terus membantah keterlibatannya dalam perdagangan narkotika, sementara pemerintahannya menyatakan bahwa Cartel de los Soles bukan organisasi terstruktur seperti yang digambarkan AS.

Ketegangan meningkat seiring demonstrasi kekuatan militer oleh AS. Dalam satu hari, enam pesawat militer AS terpantau di lepas pantai Venezuela, termasuk jet tempur supersonik F/A-18E, pembom strategis B-52, dan pesawat pengintai.

Keberadaan armada udara tersebut menambah tekanan di tengah dinamika politik internasional yang tidak pasti.

Respons Publik AS dan Peluang Diplomasi

Di tengah eskalasi di Karibia, publik Amerika Serikat menunjukkan sikap kehati-hatian terhadap kemungkinan keterlibatan militer.

Survei CBS News/YouGov pada Minggu (23/11) mencatat bahwa 70 persen warga AS menolak keterlibatan militer di Venezuela, sementara 30 persen mendukung.

Selain itu, 76 persen responden menilai pemerintahan Trump belum menjelaskan posisi resmi terkait aksi militer.

Meski ketegangan meningkat, sejumlah sinyal diplomatik masih muncul.

Presiden Trump menyatakan bahwa Maduro “ingin berbicara” dan mengaku terbuka untuk berdialog “pada waktu tertentu”.

Kontak informal antara pejabat Venezuela dan Gedung Putih dilaporkan telah terjadi, meski belum ada agenda pembicaraan resmi.

Dampak pada Penerbangan Sipil

Situasi geopolitik ini juga memengaruhi sektor penerbangan sipil.

Selama akhir pekan, tiga maskapai internasional membatalkan penerbangan dari Venezuela setelah Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) mengeluarkan peringatan terkait “situasi yang berpotensi berbahaya” di wilayah udara negara tersebut.

Selain itu, Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Caine dan penasihat senior David Isom dijadwalkan mengunjungi Puerto Riko untuk memberikan penghargaan kepada prajurit yang terlibat dalam misi militer di kawasan tersebut.

(ADN/NID/RAD)