Gede-gedean Hemat APBN, Hong Kong bakal PHK 10 Ribu PNS

MPN Indonesia 28 Februari 2025 - Pemerintah Hong Kong berencana memangkas 10 ribu pegawai negeri sipil (PNS) sebagai bagian dari langkah penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Langkah ini diambil di tengah defisit anggaran yang membengkak akibat penurunan penjualan tanah, pelemahan pasar properti, dan lesunya konsumsi domestik.

“Ini memberi kita jalur yang jelas untuk memulihkan keseimbangan fiskal dalam rekening operasional, dengan cara yang terencana dan progresif,” kata Menteri Keuangan Hong Kong Paul Chan, dikutip MPN Indonesia dari CNN, Jumat (28/2).

Pangkas Pengeluaran Rutin hingga 2028

Dalam anggaran terbaru, pemerintah Hong Kong akan memangkas pengeluaran rutin sebesar 7% selama tiga tahun ke depan.

Langkah ini dilakukan setelah pendapatan dari premi tanah, sumber utama pajak, diperkirakan turun menjadi HK$13,5 miliar, angka terendah dalam lebih dari dua dekade.

Akibatnya, Hong Kong mencatat defisit anggaran untuk tahun ketiga berturut-turut, dengan perkiraan defisit mencapai US$87,2 miliar pada Maret 2025, jauh lebih besar dari proyeksi sebelumnya.

Paul Chan menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki solusi jangka pendek untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan mengatasi defisit fiskal.

Oleh karena itu, langkah penghematan perlu dilakukan, termasuk pengurangan tenaga kerja sektor publik.

Penyebab Defisit Anggaran

Salah satu penyebab utama defisit adalah penurunan tajam harga properti, yang dalam beberapa bulan terakhir mendekati level terendah sejak 2016.

Belanja konsumen juga masih lemah, dengan penjualan ritel mengalami penurunan selama 10 bulan berturut-turut hingga Desember 2024, periode terpanjang sejak pandemi.

Pemerintah memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Hong Kong tumbuh 2%-3% pada 2025, dibandingkan 2,5% pada tahun sebelumnya.

Upaya Pemerintah

Selain pemangkasan PNS, pemerintah juga berencana meningkatkan penerimaan pajak dengan menaikkan pajak penumpang pesawat (keberangkatan) dari HK$120 menjadi HK$200

Selain itu, pemerintah juga akan mengkaji kenaikan tarif tol terowongan dan denda lalu lintas dan membatasi subsidi transportasi untuk lansia.

Pemerintah juga berencana menjajaki regulasi taruhan bola basket untuk mengubah sebagian dari HK$90 miliar omzet perjudian ilegal menjadi pendapatan pajak.

Saat ini, taruhan legal dari pacuan kuda dan sepak bola masing-masing menyumbang hampir HK$13 miliar ke kas negara.

(ADN/NID/RAD)