Indonesia Dukung Palestina Bentuk Kantor Penghubung untuk Board of Peace

MPN Indonesia 27 Februari 2026 - Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyampaikan dukungan atas pembentukan kantor penghubung (liaison office) oleh Otoritas Palestina guna memperlancar komunikasi dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Pernyataan tersebut disampaikan saat Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, di sela Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin (23/2).

Sugiono menyatakan bahwa pembentukan liaison office tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Palestina dan BoP dalam mendorong perdamaian berkelanjutan di Gaza.

“Fokus utama kontingen Indonesia (dalam ISF) adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan,” ujarnya, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Kementerian Luar Negeri.

Sugiono Jelaskan Alasan RI Gabung BoP

Sugiono menegaskan bahwa Indonesia terlibat dalam BoP dan International Stabilization Force (ISF) semata-mata untuk tujuan kemanusiaan.

Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia akan berupaya memastikan proses transisi di Palestina berjalan sesuai dengan prinsip hukum internasional.

“Fokus utama kontingen Indonesia [dalam ISF] adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan,” katanya.

Lebih lanjut, Sugiono menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen terhadap keberlanjutan gencatan senjata dan mendukung proses politik yang kredibel menuju terciptanya solusi dua negara.

Wakil Presiden Palestina Kirim Surat ke Perwakilan BoP

Sebelumnya, Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh dalam surat resmi kepada Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, menjelaskan bahwa kantor penghubung tersebut dibentuk untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan BoP.

Dalam surat tersebut, Al-Sheikh menyampaikan bahwa kantor ini dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa.

Seluruh komunikasi antara Otoritas Palestina dan BoP dilakukan dalam kerangka mendukung Rencana Perdamaian 20 Poin yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 (2025).

“Kantor ini sudah siap untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kantor Anda (Kantor Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza),” tulis Al-Sheikh dalam suratnya.

(ADN/NID/RAD)