Israel Tak Mau Mundur dari Lebanon Selatan, Mau Kuasai Wilayah?

MPN Indonesia 14 Agustus 2026 - Pemerintah Israel menyatakan pasukannya akan tetap berada di Lebanon Selatan dalam jangka panjang.

Kebijakan tersebut memicu respons dari pemerintah Lebanon, Amerika Serikat, hingga menjadi pembahasan mengenai masa depan pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL).

Di saat yang sama, situasi keamanan dan kerusakan lingkungan di wilayah perbatasan masih terus berlangsung.

“IDF akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza untuk melindungi seluruh Negara Israel,” kata Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dikutip MPN Indonesia dari The Times of Israel pada Jum’at (14/8).

Israel Tegaskan Tetap Bertahan di Lebanon Selatan

Katz mengatakan instruksikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan.

Selain memastikan pasukan tetap berada di wilayah yang disebut sebagai zona keamanan, Katz kembali menyinggung operasi militer di Lebanon selatan.

Ia menyatakan, terjadi penghancuran rumah-rumah di sejumlah wilayah yang menurutnya digunakan sebagai infrastruktur Hizbullah.

Pernyataan tersebut memicu tuduhan kejahatan perang terhadap dirinya.

PM Lebanon Sebut Tindakan Israel Langgar Hukum Internasional

Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengatakan bahwa serangan, penyusupan, serta penghancuran rumah warga, infrastruktur, gedung pemerintah, dan tempat ibadah yang dilakukan Israel merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

“Klaim bahwa desa dan kota ‘sepenuhnya merupakan fasilitas militer’ tidak masuk akal dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghancurkannya, menggusur penduduknya, serta mencegah mereka kembali,” tegas Nawaf Salam, dikutip MPN Indonesia dari ALJAZEERA pada Jum’at (14/8).

Menurut laporan, aksi militer di Lebanon tahun ini telah menewaskan lebih dari 4.333 orang dan lebih dari 1 juta orang atau seperlima penduduk negara mengungsi.

Operasi tersebut berlangsung setelah Hizbullah melakukan serangan balasan atas pembunuhan seorang pejabat tinggi Iran di Teheran pada Februari.

Amerika Serikat Soroti Kehadiran Pasukan Israel

Pernyataan mengenai keberadaan pasukan secara permanen di Lebanon Selatan juga mendapat tanggapan dari Amerika Serikat.

“AS mengharapkan semua pihak untuk bertindak sesuai dengan kerangka kerja yang telah disepakati, dan Israel telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak memiliki ambisi wilayah di Lebanon,” ucap pejabat Departemen Luar Negeri.

Pemerintah Amerika Serikat juga menyatakan dukungannya terhadap integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon.

Menurut pejabat tersebut, kerangka kerja yang dimediasi Washington mencakup penempatan ulang pasukan secara bertahap.

Proses itu dikaitkan dengan pelucutan senjata Hizbullah yang telah diverifikasi serta pembongkaran infrastrukturnya.

Amerika Serikat menyebut Angkatan Bersenjata Lebanon telah melaksanakan tahap awal di zona percontohan yang sebelumnya ditinggalkan IDF.

Kebakaran Hutan Warnai Situasi di Lebanon Selatan

Selain situasi keamanan, petugas pemadam kebakaran dan warga di Lebanon Selatan menuduh militer Israel memicu kebakaran hutan melalui penggunaan suar, amunisi, dan drone.

“Sebagian besar misi kami sekarang terkait dengan kebakaran,” ungkap Kepala pertahanan sipil wilayah Nabatieh, Hussein Fakih, dikutip MPN Indonesia dari The Guardian pada Jum’at (14/8).

Ia memperkirakan sekitar 30 hingga 40 persen lahan di wilayah dekat garis depan telah terdampak kebakaran.

Fakih juga menjelaskan bentuk-bentuk serangan yang disebut memicu kebakaran.

“Drone kecil keluar dan menjatuhkan bahan pembakar, peluru fosfor ditembakkan ke hutan, selain suar penerangan yang mereka jatuhkan pada siang hari sehingga vegetasi terbakar,” jelas Fakih.

Laporan juga menyebut kebakaran terjadi di sejumlah kawasan berhutan, kebun zaitun, serta lahan pertanian.

Beberapa lokasi yang disebut mengalami kebakaran, meliputi Khiam, Kfarchouba, Jezzine, Lembah Bekaa barat, dan Yaroun.

Kelompok lingkungan menilai kebakaran tersebut merupakan bagian dari pola kerusakan terhadap lingkungan alam Lebanon.

Pendiri Green Southerners, Hisham Younes, mengatakan kawasan yang terdampak memiliki fungsi penting bagi ekosistem.

Younes juga menyebut pola serangan tersebut sebagai ekosida karena dinilai berdampak terhadap fungsi ekosistem dan kehidupan masyarakat.

Sementara itu, ketika dimintai tanggapan mengenai insiden kebakaran, militer Israel menyatakan operasi dilakukan dengan langkah pencegahan.

Warga Kehilangan Rumah dan Lahan Pertanian

Kerusakan juga dilaporkan terjadi di Desa Yaroun.

“Mereka sudah meratakan seluruh desa dengan buldoser. Kemudian mereka membakar pepohonan,” ucap Wali Kota Yaroun, Hafez Ghasham.

Menurut laporan, sekitar 900 rumah di desa tersebut terdampak penghancuran dan hanya sekitar 20 rumah yang masih tersisa.

Ghasham mengatakan pohon-pohon zaitun memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai sejarah bagi masyarakat setempat.

“Pohon-pohon ini memiliki nilai sentimental yang sangat besar. Pohon-pohon ini juga merupakan sumber pendapatan penting bagi penduduk desa,” kata Ghasham.

Masa Depan UNIFIL dan Perundingan Lebanon

Di tengah perkembangan keamanan, masa tugas UNIFIL di Lebanon Selatan mendekati akhir.

Sejumlah analis menyebut pasukan penjaga perdamaian PBB memiliki keterbatasan karena mandatnya berfokus pada pemantauan, pelaporan, koordinasi, dan membantu Angkatan Bersenjata Lebanon.

UNIFIL juga mencatat berbagai pelanggaran selama periode 21 Juni hingga 11 Agustus, yaitu 1.700 pelanggaran wilayah udara Lebanon oleh Israel.

Adapun lebih dari 100 serangan udara dan lebih dari 1.800 proyektil yang ditembakkan IDF ke sejumlah lokasi di Lebanon selatan.

Tidak ada proyektil dari Hizbullah yang tercatat selama periode tersebut.

Pada 26 Juni, Israel dan Lebanon menyepakati kerangka kerja pembentukan zona percontohan.

Dalam skema itu, pasukan Israel akan ditarik dari wilayah tertentu, sedangkan tentara Lebanon mengambil alih pengamanan, serta mengawasi proses pelucutan senjata Hizbullah.

Namun, UNIFIL tidak memiliki peran dalam zona percontohan tersebut.

Sejumlah analis menilai kondisi itu mencerminkan perubahan mekanisme pemantauan dalam perkembangan terbaru konfik internasional yang melibatkan kedua negara.

Mandat UNIFIL sendiri mendekati masa berakhir, sedangkan pembahasan mengenai kemungkinan pembentukan misi penjaga perdamaian baru masih berlangsung.

(RAD/NID/RAD)