Korea Selatan Jadi Negara dengan Penduduk Lansia Terbanyak di Dunia

MPN Indonesia 30 Desember 2024 - Korea Selatan telah resmi menyandang status sebagai masyarakat “super tua” atau super-aged society.

Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan mengumumkan pada Selasa (24/12) bahwa penduduk berusia 65 tahun ke atas kini melebihi 20 persen dari total populasi negara tersebut.

Hal ini menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara dengan proporsi penduduk lanjut usia tertinggi di dunia.

Lansia Mencapai 20 Persen dari Total Populasi

Berdasarkan definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), masyarakat super tua adalah masyarakat di mana lebih dari 20 persen populasinya terdiri dari individu berusia 65 tahun ke atas.

Di Korea Selatan, jumlah penduduk lansia kini mencapai 10,24 juta orang dari total populasi sebesar 51,22 juta jiwa. Informasi ini dikutip dari laporan The Strait Times.

Statistik menunjukkan bahwa jumlah wanita lanjut usia lebih tinggi dibandingkan pria.

Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan melaporkan, 22,15 persen wanita dan 17,83 persen pria di negara itu telah mencapai usia 65 tahun atau lebih, dengan selisih sebesar 4,32 persen.

Distribusi Lansia di Berbagai Wilayah

Penduduk lansia tersebar secara tidak merata di seluruh wilayah Korea Selatan.

Provinsi Jeolla Selatan mencatat persentase tertinggi dengan 27,18 persen dari total populasinya berusia 65 tahun ke atas.

Provinsi Gyeongsang Utara mengikuti dengan 26 persen, disusul oleh Gangwon sebesar 25,33 persen, dan Jeolla Utara sebesar 25,23 persen.

Di ibu kota Seoul, proporsi penduduk lansia sedikit lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya, yaitu sebesar 19,41 persen dari total populasi.

Kenaikan jumlah penduduk lansia mencerminkan tantangan signifikan bagi pemerintah Korea Selatan.

Seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri menekankan perlunya pembentukan kementerian khusus untuk menangani masalah populasi yang berkembang ini.

“Pemerintah sangat perlu membentuk kementerian yang berfokus pada populasi, bertugas memberlakukan tindakan respons mendasar dan sistematis,” ujar pejabatKementerian Dalam Negeri pada Rabu (25/12).

Pemerintah sebelumnya telah merencanakan pembentukan kementerian baru untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dari krisis ini, termasuk perubahan dalam struktur budaya dan sosial.