Malaysia dan Brunei Gunakan Jalur Diplomatik ASEAN Atasi Kabut Asap Karhutla Kalimantan

MPN Indonesia 24 Agustus 2026 - Malaysia dan Brunei Darussalam sepakat gunakan mekanisme ASEAN sebagai jalur diplomasi dan hubungan internasional untuk menangani dampak kabut asap lintas batas.

Peristiwa tersebut terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Kesepakatan dicapai dalam Konsultasi Pemimpin Tahunan ke-27 di Bandar Seri Begawan pada Sabtu (22/8), usai penurunan kualitas udara melanda wilayah Malaysia, terutama Sarawak.

“Kami berdua sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN sebagai pilihan terbaik. Kami telah meminta Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan untuk menangani masalah ini,” kata Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, dikutip MPN Indonesia dari The Star pada Senin (24/8).

Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari pembahasan antara Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah dalam Annual Leaders’ Consultations (ALC-27).

“Kami menilai Sekretariat ASEAN akan lebih efektif dalam menangani masalah ini,” ujar Mohamad Hasan.

Ia mengatakan, Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan (NRES) akan mengirimkan surat resmi kepada Sekretariat ASEAN.

Menteri NRES Datuk Seri Arthur Joseph Kurup juga akan menyampaikan surat kepada mitranya di Indonesia sebagai tindak lanjut pembahasan tersebut.

Kualitas Udara Memburuk di Sejumlah Wilayah Malaysia

Berdasarkan data Malaysian Air Pollutant Index Management System (APIMS), beberapa daerah di Sarawak catat indeks polusi udara kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.

Wilayah yang mencatat kualitas udara terdampak, yaitu:

1. Serian: API 217 (sangat tidak sehat) pada Sabtu (22/8) pukul 16.00 waktu setempat.
2. Sri Aman: API 186.
3. Sarikei: API 173.
4. Kuching: API 171.
5. Samarahan: API 170.
6. Sibu: API 156.
7. Samalaju: API 156.
8. Bintulu: API 153.
9. Mukah: API 125.
10. Kapit: API 108.

Pada pembaruan lain pada Sabtu pagi, APIMS juga mencatat Serian berada di angka 190.

Sementara Kuching, Samarahan, Sarikei, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Samalaju, Mukah, Miri, dan Bukit Rambai berada dalam kategori tidak sehat.

Kategori API di Malaysia, yaitu:

• 0–50: Baik.
• 51–100: Sedang.
• 101–200: Tidak sehat.
• 201–300: Sangat tidak sehat.
• Di atas 300: Berbahaya.

Memburuknya kualitas udara turut berdampak pada sektor pendidikan.

Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara pada 20 hingga 21 Agustus setelah kualitas udara mencapai tingkat tidak sehat.

Malaysia Dorong Pencegahan Karhutla di Tingkat Regional

Seiring memburuknya kondisi udara, Menteri NRES Datuk Seri Arthur Joseph Kurup meminta seluruh negara anggota ASEAN memperkuat langkah hadapi ancaman kabut asap lintas batas.

“Meskipun saat ini kebakaran masih dapat dikendalikan di dalam batas wilayah masing-masing negara anggota ASEAN, risiko kabut asap lintas batas membutuhkan kesiapsiagaan bersama dan peningkatan kewaspadaan di tingkat regional,” ujar Arthur.

Menurutnya, cuaca kering berkepanjangan tingkatkan jumlah titik panas serta aktivitas kebakaran hutan dan lahan.

Situasi tersebut diperkirakan dapat berkembang seiring potensi penguatan fenomena El Nino dalam beberapa bulan mendatang.

Arthur menegaskan, Malaysia tetap berkomitmen mendukung target Haze-Free ASEAN 2030 melalui penerapan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).

Ia mengimbau, negara anggota untuk meningkatkan pengawasan terhadap wilayah berisiko tinggi dengan pantau daerah rawan lebih ketat, tingkatkan pengawasan titik panas (hotspot).

Selain itu, perlu penegakkan larangan pembakaran terbuka dan pastikan kesiapan armada pemadam kebakaran.

Malaysia sambut peran Sekretariat ASEAN sebagai pusat koordinasi sementara pengendalian pencemaran kabut asap lintas batas untuk perkuat informasi dan koordinasi antarnegara.

BNPB Minta Negara Tetangga Tidak Saling Menyalahkan

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta negara-negara tetangga tidak saling menyalahkan.

“Jadi pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Berton Pandjaitan pada keterangan resmi.

Menurut Berton, pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap potensi dampak asap.

“Yang perlu kami sampaikan, Indonesia saat ini sudah melakukan upaya secara optimal dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk mengendalikan Karhutla,” ujarnya.

Penanganan yang dilakukan pemerintah meliputi:

• Pemadaman darat.
• Patroli.
• Pemadaman udara.
• Water bombing.
• Operasi Modifikasi Cuaca.
• Penguatan personel TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
• Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

BNPB juga menyatakan, pemerintah kerahkan 52 pesawat untuk operasi penanganan Karhutla di enam provinsi prioritas, yaitu 30 pesawat di Kalimantan dan 22 pesawat di Sumatra.

Selain itu, pemerintah menambah kekuatan TNI AU untuk mendukung operasi pengendalian Karhutla di Kalimantan.

Berton mengatakan fokus penanganan saat ini adalah mengendalikan sumber api secepat mungkin agar produksi asap dan potensi dampak lintas batas dapat ditekan.

Keputusan tersebut berdasarkan mempertimbangkan data meteorologi, arah angin, kondisi atmosfer, serta hasil pemantauan satelit dan lapangan.

(RAD/NID/RAD)