Netanyahu Menolak Bantuan Rumah, Mobil, dan Peralatan Berat untuk Gaza

MPN Indonesia 17 Februari 2025 - Ratusan ribu warga Palestina di Gaza kehilangan tempat tinggal akibat perang yang telah menewaskan lebih dari 48.200 orang.

Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak masuknya rumah mobil dan peralatan berat ke wilayah tersebut, meskipun hal itu tercantum dalam perjanjian gencatan senjata.

Penolakan Netanyahu terhadap Bantuan Kemanusiaan

Menurut laporan Anadolu pada Minggu (16/2), Netanyahu menolak akses terhadap mesin berat yang diperlukan untuk membersihkan puing-puing bangunan di Gaza.

Selain itu, rumah mobil yang seharusnya digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi warga yang kehilangan rumah juga dilarang masuk.

Keputusan ini bertentangan dengan perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati.

Media Israel KAN mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya bahwa Netanyahu secara langsung menghalangi pengiriman alat berat dan rumah mobil ke Gaza.

Padahal, alat berat tersebut sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan infrastruktur dan memberikan tempat tinggal sementara bagi warga yang terdampak.

Dampak Keputusan Israel terhadap Warga Gaza

Serangan Israel telah menyebabkan kehancuran besar di Gaza, dengan sebagian besar korban jiwa adalah wanita dan anak-anak.

Kehilangan tempat tinggal membuat warga Palestina bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup.

Kelompok pejuang Palestina, Hamas, telah membebaskan tiga tawanan Israel pada Sabtu (15/2) setelah menerima jaminan dari mediator mengenai penghapusan hambatan masuknya rumah mobil dan peralatan berat.

Namun, keputusan Netanyahu untuk tetap menolak bantuan tersebut menimbulkan tantangan dalam implementasi perjanjian tersebut.

Pemerintah daerah Palestina menuduh Israel melanggar protokol kemanusiaan yang tercantum dalam kesepakatan gencatan senjata.

Mereka menegaskan bahwa penolakan akses terhadap bahan bantuan, termasuk tenda dan karavan untuk pengungsi, menghambat upaya pemulihan dan melanggar hukum internasional.

Situasi Terkait Tahanan dan Kasus Hukum

Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, sembilan belas tawanan Israel dan lima pekerja Thailand telah dibebaskan dengan imbalan 1.135 tahanan Palestina.

Kesepakatan ini mulai berlaku pada 19 Januari 2025.

Sementara itu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Israel juga menghadapi tuntutan genosida di Mahkamah Internasional atas tindakan militernya di wilayah tersebut.

Keputusan Netanyahu untuk menolak bantuan kemanusiaan memicu kritik dari berbagai pihak, terutama karena berpengaruh langsung terhadap kondisi warga Palestina yang terdampak konflik.

Situasi di Gaza tetap menjadi perhatian global, dengan banyak pihak mendesak implementasi penuh dari kesepakatan gencatan senjata guna meringankan penderitaan warga sipil.