Palestina Siap Gelar Pemilu 2027 Lagi setelah 20 Tahun

MPN Indonesia 18 Juni 2026 - Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan rencana penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden di wilayah Palestina, masing-masing dijadwalkan pada November 2026 dan awal 2027, setelah lebih dari 20 tahun tanpa pemilihan nasional.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui dekrit resmi yang dilaporkan kantor berita Palestina, WAFA.

“Presiden Mahmoud Abbas mengumumkan bahwa pemilihan presiden akan digelar pada awal 2027,” tulis pernyataan resmi tersebut.

Abbas juga menyatakan bahwa ia sepenuhnya siap menyelenggarakan pemilihan Dewan Nasional Palestina yang dijadwalkan pada November, yang mencakup pemilihan legislatif umum di tanah air serta pemilihan di luar negeri.

Pernyataan ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali proses demokrasi di Palestina yang telah lama tertunda.

Namun, belum ada kepastian apakah Abbas, yang kini berusia 90 tahun, akan kembali mencalonkan diri dalam pemilu tersebut, sementara jadwal detail pelaksanaan juga belum sepenuhnya dirinci.

Riwayat Pemilu di Palestina

Pemilu terakhir di Palestina berlangsung pada 2005 untuk pemilihan presiden, yang dimenangkan Mahmoud Abbas dengan sekitar 65% suara.

Masa jabatan empat tahun tersebut seharusnya berakhir pada 2009, tetapi Abbas tetap memerintah melalui dekrit presiden hingga saat ini.

Sementara itu, pemilu legislatif terakhir digelar pada 2006 dan dimenangkan oleh Hamas, mengalahkan Fatah.

Sejak 2007, Dewan Legislatif Palestina tidak lagi bersidang setelah terjadinya perpecahan politik antara Hamas yang menguasai Jalur Gaza dan Otoritas Palestina yang mengendalikan Tepi Barat.

Kondisi ini memperpanjang stagnasi politik yang berdampak pada proses demokrasi di wilayah tersebut.

Pada 2021, Abbas sempat mengumumkan rencana pemilu legislatif pada Mei dan pemilu presiden pada Juli tahun yang sama.

Namun, proses tersebut ditunda tanpa batas waktu karena tidak adanya jaminan pemungutan suara dapat dilakukan di Yerusalem Timur yang diduduki Israel sejak 1967.

Pemilu 2021 Dibatalkan

Pengumuman terbaru terkait pemilu 2027 tidak menyebutkan tanggal pasti pelaksanaan.

Hal ini memunculkan keraguan di kalangan pengamat dan publik.

Pemimpin politik Fatah, Samer Sinijlawi, menyatakan meskipun komitmen publik apa pun terhadap pemilihan presiden dan legislatif disambut baik, warga Palestina telah lama kecewa terhadap janji-janji sebelumnya.

“Pada tahun 2021, Presiden Mahmoud Abbas tidak hanya mengumumkan pemilihan umum tetapi juga mengeluarkan dekrit presiden yang menetapkan tanggal-tanggal tertentu, hanya untuk kemudian membatalkan proses tersebut beberapa minggu sebelum pemungutan suara dijadwalkan dimulai,” ujarnya, dikutip MPN Indonesia melalui The Jerusalem Post pada Kamis (18/6).

Lebih lanjut, Sinijlawi menilai pengumuman terbaru kurang konkret.

“Kali ini, pengumumannya bahkan kurang spesifik. Tidak ada tanggal pemilihan yang diberikan, tidak ada dekrit presiden yang dikeluarkan, dan tidak ada jadwal yang disajikan untuk pemilihan legislatif maupun presiden. Ujian sebenarnya bukanlah pernyataan, melainkan tindakan,” ungkapnya.

Kondisi Politik dan Tantangan Pelaksanaan

Rencana pemilu di Palestina juga menghadapi tantangan besar di lapangan, khususnya di Jalur Gaza yang masih berada di bawah kendali Hamas dan mengalami kerusakan luas akibat konflik bersenjata sejak 7 Oktober 2023.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan terkait kemungkinan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil.

Selain itu, tekanan politik luar negeri turut memengaruhi arah kebijakan Abbas.

Komunitas internasional menginginkan reformasi sebagai syarat dukungan finansial terhadap Otoritas Palestina, sekaligus mendorong peran lebih besar dalam pengelolaan Gaza di masa depan.

Dekrit terbaru juga mencakup sejumlah perubahan dalam sistem pemilu, termasuk peningkatan jumlah kursi Dewan Legislatif Palestina menjadi 200, penurunan ambang batas pemilihan menjadi satu persen, serta kewajiban penyertaan satu perempuan dalam setiap tiga kandidat dalam daftar pemilu.

Mahmoud Abbas Pimpin Palestina Lebih dari Dua Dekade

Mahmoud Abbas telah memimpin selama lebih dari dua dekade dan masih memegang kendali utama dalam pengambilan keputusan politik.

Dalam perkembangan terbaru, ia kembali terpilih sebagai kepala gerakan Fatah dalam konferensi yang berlangsung pada Mei 2026 di Ramallah.

Sementara itu, salah satu tokoh yang disebut berpotensi menjadi pesaing adalah Marwan Barghouti, yang saat ini menjalani hukuman penjara seumur hidup di Israel.

Barghouti dinilai sebagai figur populer di kalangan masyarakat Palestina dan berpotensi menjadi kandidat kuat jika dibebaskan.

(ADN/NID/RAD)