Ribuan Warga AS Gelar Aksi Protes terhadap Kebijakan Pemerintahan Trump

MPN Indonesia 21 April 2025 - Ribuan warga Amerika Serikat (AS) menggelar aksi demonstrasi di berbagai kota pada Sabtu (19/4), untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Aksi ini berlangsung di Washington, New York City, Chicago, serta puluhan kota lainnya, mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik atas sejumlah kebijakan kontroversial di awal masa jabatan kedua Donald Trump sejak pelantikannya pada Januari.

Demonstrasi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan deportasi migran, pemecatan massal pekerja federal, serta dukungan pemerintahan Trump terhadap konflik bersenjata di Gaza dan Ukraina.

Unjuk rasa ini juga mencerminkan keprihatinan masyarakat atas ancaman terhadap pendanaan universitas dan program keberagaman.

Protes di Washington Dihadiri Ribuan Warga

Di luar Gedung Putih, massa berkumpul di dekat Gedung Putih dan Lafayette Square, membawa spanduk dengan berbagai pesan, seperti “Pekerja harus memiliki kekuatan,” “Tidak ada kekuasaan,” “Hentikan mempersenjatai Israel,” dan “Proses hukum.”

Peserta aksi juga menyuarakan solidaritas dengan para migran yang telah dideportasi atau terancam dideportasi oleh pemerintahan Donald Trump.

“Ketika Trump dan pemerintahannya memobilisasi penggunaan mesin deportasi AS, kami akan mengorganisir jaringan dan sistem perlawanan untuk membela tetangga kami,” ujar seorang pengunjuk rasa, dikutip MPN Indonesia dari laman Reuters, pada Senin (21/4).

Dukungan terhadap Palestina dan Ukraina

Di antara para peserta, beberapa terlihat mengenakan syal keffiyeh dan membawa bendera Palestina, sembari meneriakkan seruan seperti “Bebaskan Palestina.”

Aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap warga Palestina yang menjadi korban dalam konflik Israel di Gaza.

Sementara itu, kelompok demonstran lainnya membawa simbol-simbol dukungan terhadap Ukraina dan menyerukan agar pemerintah AS mengambil sikap lebih tegas terhadap agresi militer Rusia di Ukraina.

Demonstrasi ini menunjukkan keterkaitan antara kebijakan luar negeri Donald Trump dengan reaksi warga AS yang menolak keterlibatan militer atau dukungan senjata terhadap negara-negara dalam konflik, mencerminkan dinamika peristiwa luar negeri yang menjadi perhatian publik.

Kritik terhadap Kebijakan Pemerintahan

Sejak dilantik kembali, Donald Trump bersama sekutunya, termasuk Elon Musk, telah melakukan perubahan besar dalam struktur pemerintahan federal.

Lebih dari 200.000 pekerja diberhentikan, dan sejumlah lembaga pemerintah berada dalam ancaman pembubaran.

Pemerintah juga telah menahan sejumlah mahasiswa asing serta mengancam akan menghentikan pendanaan bagi universitas yang menjalankan program keberagaman, kesetaraan, inklusi, serta program iklim dan gerakan pro-Palestina.

Kebijakan tersebut menuai kecaman dari berbagai kelompok hak asasi manusia, yang menilai tindakan itu sebagai pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan akademik.

Pesan Damai dan Solidaritas dalam Aksi

Di sekitar Monumen Washington, spanduk-spanduk lain terbentang dengan pesan seperti “Kebencian tidak pernah membuat bangsa mana pun menjadi besar” dan “Hak yang sama untuk semua bukan berarti hak yang lebih sedikit untuk Anda.”

Pesan ini menyoroti aspirasi para demonstran untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Aksi ini menjadi hari kedua dari gelombang demonstrasi nasional sejak Donald Trump resmi menjabat kembali sebagai Presiden Amerika Serikat.

Partisipasi warga dari berbagai latar belakang menunjukkan luasnya spektrum ketidakpuasan terhadap arah kebijakan yang diambil oleh pemerintahan saat ini.

Skala Nasional Protes dan Tuntutan Massa

Demonstrasi yang terjadi di berbagai kota besar mencerminkan tingkat partisipasi publik yang tinggi dan menyebar secara nasional.

Dari Washington hingga Chicago, massa menuntut perubahan dalam kebijakan domestik dan internasional yang diterapkan pemerintahan Trump.

Isu-isu seperti perlindungan migran, keberlangsungan institusi pendidikan, dan peran Amerika Serikat dalam konflik global menjadi fokus utama dalam setiap unjuk rasa, mempertegas sorotan terhadap peristiwa luar negeri yang dipicu kebijakan luar negeri presiden.

(ADN/NID/RAD)