Transportasi Umum di Bangkok Gratis selama Seminggu Imbas Polusi yang Terus Meningkat

MPN Indonesia 28 Januari 2025 - Bangkok menghadapi krisis polusi udara yang semakin parah, menjadikannya kota dengan kualitas udara terburuk keempat di dunia menurut platform pemantauan udara IQAir.

Sebagai respons, pemerintah Thailand memberlakukan kebijakan transportasi umum gratis selama tujuh hari, mulai dari 25 hingga 31 Januari 2025, sebagai bagian dari upaya mengurangi tingkat polusi di ibu kota.

Polusi Udara Meningkat Drastis di Bangkok

Pada Jumat (24/1), indeks kualitas udara (AQI) Bangkok mencapai angka 188, sementara tingkat partikel polusi PM2.5 tercatat jauh di atas ambang batas aman sebesar 37,5 mikrogram per meter kubik (µg/m³).

Rata-rata konsentrasi PM2.5 di kota tersebut mencapai 88,4 µg/m³, dengan Nong Khaem menjadi distrik paling tercemar pada tingkat 108 µg/m³.

Pemerintah Kota Metropolitan Bangkok (BMA) menetapkan 48 dari 50 distrik di ibu kota sebagai zona merah berbahaya.

Kondisi serupa juga terjadi di Chiang Mai, kota wisata di utara Thailand, yang mencatat AQI 127, menempatkannya di peringkat ke-23 sebagai kota paling tercemar di dunia.

Faktor cuaca selama musim kemarau, yang berlangsung dari November hingga April, memperburuk situasi karena polutan terjebak di udara.

Selain itu, pembakaran lahan pertanian di wilayah utara turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat polusi.

Kebijakan Transportasi Umum Gratis

Pemerintah Thailand mengambil langkah darurat dengan menyediakan transportasi umum gratis selama tujuh hari, meliputi kereta listrik BTS dan MRT, serta bus yang dikelola Bangkok Mass Transit Authority (BMTA).

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi salah satu penyumbang utama polusi udara.

“Program ini dirancang untuk mendorong penduduk meninggalkan mobil mereka di rumah. Kami berharap lebih dari 20 hingga 30 persen masyarakat memanfaatkan layanan gratis ini,” ungkap Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perhubungan Suriya Juangroongruangkit.

“Mulai 25 hingga 31 Januari, orang akan dapat naik kereta listrik dan bus secara gratis sebagai bagian dari upaya kita untuk memerangi kabut kota,” tambahnya.

Untuk memastikan implementasi berjalan lancar, pemerintah bekerja sama dengan operator transportasi seperti BTS Group Holdings dan Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (BEM).

Sebagai kompensasi terhadap potensi kerugian operator transportasi, pemerintah mengusulkan alokasi anggaran sebesar 140 juta baht kepada kabinet.

Langkah Lanjutan dalam Mengurangi Polusi

Selain kebijakan transportasi umum gratis, pemerintah Thailand juga memberlakukan beberapa langkah tambahan untuk mengatasi krisis polusi udara.

Delapan pos pemeriksaan emisi didirikan di lokasi-lokasi strategis, termasuk Future Park Rangsit dan Jalan Rama II, untuk memantau serta mengurangi emisi dari kendaraan berat yang menghasilkan polusi tinggi.

Pemerintah terus memantau dampak kebijakan ini dan tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang periode transportasi gratis jika kualitas udara tidak menunjukkan perbaikan dalam waktu dekat.

Dampak pada Sektor Pendidikan dan Sosial

Krisis polusi udara ini juga berdampak besar pada sektor pendidikan.

Hampir separuh dari 437 sekolah di bawah BMA meliburkan aktivitas belajar-mengajar pada Jumat (24/1).

Ini merupakan penutupan sekolah terbesar sejak 2020, ketika krisis polusi udara serupa terjadi.

Namun, keputusan meliburkan sekolah mendapat kritik dari UNICEF Thailand, yang menyebut langkah tersebut dapat berdampak buruk terutama pada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Penutupan sekolah harus menjadi pilihan terakhir,” ujar Severine Leonardi, Wakil Perwakilan UNICEF Thailand.

Ia menegaskan pentingnya investasi dalam sistem pendidikan untuk melindungi anak-anak dari dampak polusi tanpa mengorbankan pendidikan mereka.

Kritik terhadap Pemerintah

Krisis polusi ini juga menjadi sasaran kritik oposisi terhadap pemerintah.

Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, menilai pemerintah tidak serius menangani masalah ini.

“Ketika perdana menteri menghirup udara segar di Swiss, jutaan rakyat Thailand menghirup udara tercemar,” tulisnya di media sosial.

Sementara itu, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, yang sedang menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Swiss, telah menginstruksikan pemerintah untuk memperketat regulasi polusi udara dan menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga.