Trump bakal Bentuk Dewan Perdamaian Gaza

MPN Indonesia 17 Januari 2026 - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza pada Rabu (14/1), sebagai bagian dari fase kedua rencana perdamaian 20 poin yang didukung AS untuk mengakhiri perang di wilayah Gaza.

Pembentukan dewan ini dilakukan tak lama setelah peluncuran National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), yaitu pemerintahan teknokratis transisi Palestina yang terdiri dari 15 anggota.

Trump menyampaikan pengumuman tersebut melalui platform Truth Social miliknya.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah dibentuk. Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah dewan terhebat dan paling bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun, di mana pun,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, dikutip MPN Indonesia melalui BBC pada Sabtu (17/1).

Dewan ini akan berada di bawah kepemimpinannya dan bertugas mengawasi implementasi pemerintahan teknokrat di Gaza selama masa transisi pascakonflik.

Rencana ini merupakan kelanjutan dari fase pertama yang dimulai pada Oktober 2025, ketika Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata, pertukaran sandera dan tahanan, penarikan sebagian pasukan Israel, serta peningkatan bantuan kemanusiaan.

Fase kedua menekankan pada demiliterisasi, rekonstruksi, dan pembentukan struktur pemerintahan transisi.

Fase Kedua: Demiliterisasi dan Pembentukan Komite Teknokrat

Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menjelaskan bahwa fase kedua akan fokus pada rekonstruksi penuh dan pelucutan senjata kelompok bersenjata di Gaza.

“Fase kedua membentuk pemerintahan teknokrat transisi Palestina di Gaza, National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), dan memulai demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza secara penuh, terutama pelucutan senjata semua personel yang tidak berwenang,” ujarnya.

“AS mengekspektasikan Hamas untuk sepenuhnya mematuhi kewajibannya,” tegasnya sekaligus meminta untuk mengembalikan jenazah sandera Israel terakhir yang tewas.

“Kegagalan untuk melakukannya akan membawa konsekuensi serius,” tambahnya.

Komite teknokrat ini akan dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri perencanaan di Palestinian Authority (PA).

Langkah ini disambut baik oleh mediator regional seperti Mesir, Qatar, dan Turki, yang menyatakan bahwa komite tersebut akan membantu memperbaiki situasi kemanusiaan dan memperkuat stabilitas.

Dukungan dan Tantangan dalam Implementasi Rencana

Rencana perdamaian juga mencakup pengerahan International Stabilisation Force (ISF) ke Gaza untuk mendukung dan melatih unit kepolisian Palestina yang telah diverifikasi.

Nickolay Mladenov, mantan utusan PBB untuk Timur Tengah asal Bulgaria, akan bertindak sebagai perwakilan Dewan Perdamaian di lapangan.

Akan tetapi, implementasi fase kedua menghadapi tantangan besar.

Hamas belum menyatakan kesediaan untuk melucuti senjatanya tanpa pembentukan negara Palestina merdeka.

Sementara itu, Israel belum memberikan komitmen penuh untuk menarik pasukannya dari Gaza.

Di tengah upaya perdamaian, gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober masih rapuh, dengan kedua pihak saling menuduh melakukan pelanggaran.

Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas melaporkan sebanyak 451 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata diberlakukan.

Sementara militer Israel melaporkan tiga tentaranya tewas akibat serangan kelompok bersenjata Palestina selama periode yang sama.

Respons Palestina dan Internasional

Pada hari yang sama, Hamas dan Jihad Islam Palestina menyatakan dukungan terhadap pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina, selama diberikan “lingkungan yang sesuai” untuk menjalankan fungsinya.

Palestinian Authority (PA) juga menyatakan dukungannya terhadap rencana ini.

Wakil Presiden PA, Hussein al-Sheikh, menyampaikan bahwa kepemimpinan Trump mendorong semua faksi dan lembaga Palestina untuk menjamin keberhasilan fase transisi ini.

Ia menambahkan pentingnya menyatukan lembaga-lembaga di Gaza dan Tepi Barat untuk menjalankan prinsip satu sistem, satu hukum, dan satu senjata yang sah.

Trump, dalam kapasitasnya sebagai kepala Dewan Perdamaian, juga menyampaikan dukungan terhadap komite teknokrat Palestina tersebut.

Ia menyebut para pemimpin Palestina yang terlibat berkomitmen penuh pada masa depan yang damai.

Permintaan Israel atas Pemulangan Jenazah Sandera

Di tengah upaya ini, pemerintah Israel tetap menekankan pentingnya pemulangan jenazah Ran Gvili, sandera yang tewas di Gaza.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan kepada orang tua Gvili, Itzik dan Talik Gvili, bahwa kepulangan Ran adalah prioritas utama dan bahwa pembentukan komite teknokrat tidak akan memengaruhi upaya untuk memulangkan Ran untuk dimakamkan secara Yahudi.

Forum Sandera dan Keluarga yang Hilang menegaskan: “Tidak ada fase 2 selama Ran Gvili berada di Gaza. Fase Rani harus didahulukan”.

Israel menuduh Hamas sengaja menunda pemulangan jenazah Ran Gvili dan menyatakan bahwa penyeberangan perbatasan Rafah dengan Mesir tidak akan dibuka kembali hingga jenazah tersebut dikembalikan.

Ran Gvili merupakan salah satu dari 251 orang yang diculik dalam serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023 yang juga menewaskan sekitar 1.200 orang.

Kampanye militer balasan Israel di Gaza sejak saat itu telah menyebabkan lebih dari 71.430 kematian menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas.

(ADN/NID/RAD)