Dedi Mulyadi dan Menteri LH Tinjau Daerah Puncak yang Terkena Dampak Banjir Besar

MPN Indonesia 6 Maret 2025 - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau kawasan Puncak, Cisarua, Bogor, pada Kamis (6/3/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi tata ruang dan mengidentifikasi faktor penyebab banjir besar yang melanda wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Evaluasi Tata Ruang dan Perubahan Lahan

Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk mengkaji perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan fungsi awalnya.

Salah satu fokus utama evaluasi adalah kawasan Gunung Mas di Bogor, di mana sekitar 1.600 hektare lahan yang awalnya diperuntukkan bagi perkebunan di bawah pengelolaan PTPN telah beralih fungsi menjadi kawasan agrowisata.

Menurut Dedi, perubahan tersebut berkontribusi terhadap kerusakan daerah aliran sungai, yang semakin diperparah dengan pembangunan perumahan dan permukiman di kawasan tersebut.

Ia juga menyoroti adanya pembuangan limbah oleh oknum warga ke aliran sungai, yang menyebabkan peningkatan debit air Sungai Cijayanti saat hujan deras.

Dampak Banjir dan Langkah Tindak Lanjut

Banjir yang terjadi di wilayah Puncak, termasuk Cisarua, menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat.

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa hasil evaluasi akan disampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk ditindaklanjuti.

Ia juga mengindikasikan kemungkinan adanya perubahan besar dalam tata ruang di beberapa titik di Jawa Barat untuk mencegah bencana alam serupa di masa mendatang.

“Jadi nanti ada perubahan tata ruang di Jawa Barat,” ujar Dedi, dikutip MPN Indonesia dari kompas.com, pada Kamis (6/3).

Selain itu, ia menegaskan bahwa bangunan liar di sepanjang kawasan Puncak yang berdampak negatif terhadap lingkungan akan ditindak tegas.

Ia menyebut bahwa beberapa bangunan yang tidak memiliki izin bahkan roboh dan masuk ke sungai akibat derasnya aliran air.

“Kalau memang melanggar aturan, kita bongkar,” katanya.

Tanggung Jawab Pemerintah dan Permohonan Maaf

Dalam kunjungan tersebut, Dedi juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Bogor yang terdampak banjir.

Ia mengakui bahwa objek wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, PT Jaswita, di kawasan Puncak, turut berkontribusi terhadap permasalahan tata ruang di wilayah tersebut.

“Saya menyampaikan permintaan maaf sebagai Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BUMD Jaswita membuka areal wisata di kawasan perkebunan, yang kemudian menimbulkan perdebatan di masyarakat,” ucapnya.

Dengan adanya evaluasi ini, pemerintah berharap dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi dampak banjir dan memperbaiki tata ruang kawasan Puncak.

Langkah penertiban serta perbaikan sistem pengelolaan lingkungan diharapkan mampu mengurangi risiko bencana alam di masa depan.

(AKM/NID/RAD)