DPR Tanggapi Rencana Dedi Mulyadi yang akan Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer

MPN Indonesia 30 April 2025 - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyampaikan tanggapan terhadap rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bagian dari program pendidikan karakter.

Rencana tersebut dijadwalkan mulai pada Jumat (2/5) di beberapa wilayah rawan di Jawa Barat dengan dukungan dari TNI dan Polri.

Program ini akan menyasar siswa yang terlibat dalam kenakalan remaja seperti tawuran dan geng motor.

Gubernur Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Demul, menjelaskan bahwa siswa yang mengikuti program ini akan dididik di sekitar 30 hingga 40 barak militer khusus yang telah disiapkan.

Program berlangsung selama enam bulan dan meliputi pelatihan etika, pengetahuan, pertanian, serta kedisiplinan.

Rencana ini diklaim sebagai bagian dari strategi pembinaan karakter siswa bermasalah di wilayah provinsi tersebut.

Respons DPR RI: Perlunya Pendekatan Holistik

Bonnie Triyana menilai bahwa penggunaan pendekatan militeristik dalam menangani siswa bermasalah perlu dipertimbangkan secara matang.

Menurutnya, problematika remaja tidak dapat diselesaikan secara seragam melalui metode pendidikan militer.

“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” ujar Bonnie Triyana dalam keterangan tertulis, sebagaimana dikutip MPN Indonesia dari laman resmi DPR, pada Rabu (30/4).

Lebih lanjut, Bonnie menyatakan bahwa penguatan karakter siswa sebaiknya dilakukan dengan memahami latar belakang sosial mereka secara komprehensif.

Ia menekankan bahwa pendekatan terhadap siswa yang menunjukkan perilaku menyimpang harus mempertimbangkan aspek keluarga, lingkungan pergaulan, dan kondisi sekolah.

“Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik,” lanjutnya.

Peran Psikolog dan Layanan Konseling

Dalam pernyataannya, Bonnie menyoroti pentingnya pelibatan tenaga psikolog dan psikiater dalam penanganan siswa bermasalah.

Ia menilai bahwa pendekatan psikologis lebih tepat dibandingkan metode pelatihan keras di barak militer.

“Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer,” sebutnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi memastikan tersedianya guru konseling di tiap sekolah.

Guru konseling dianggap sebagai elemen penting dalam proses bimbingan siswa, terutama yang mengalami masalah perilaku.

Alternatif Fasilitas Penunjang Bakat dan Minat

Bonnie menyarankan agar pemerintah menyediakan fasilitas yang mampu menyalurkan bakat dan minat siswa sebagai alternatif pendekatan terhadap perilaku menyimpang.

Menurutnya, fasilitas olahraga dan kesenian dapat menjadi media yang efektif dalam membantu siswa menyalurkan energi dan kreativitas.

“Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian juga seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreativitasnya,” ungkapnya.

Program seperti ini dinilai mampu mencegah keterlibatan siswa dalam tindak kriminal maupun perilaku menyimpang lainnya, seperti narkoba dan tawuran.

Bonnie juga menekankan bahwa tiap siswa memiliki latar belakang dan karakter berbeda, sehingga penanganannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.

Tanggapan TNI dan Kewenangan Pemerintah

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menyatakan bahwa pelaksanaan program ini tetap akan melibatkan persetujuan orang tua.

Namun, Bonnie mengingatkan agar peran TNI tidak dibebani oleh tugas-tugas di luar ranah pertahanan negara.

“Sebaiknya jangan sampai merepotkan tentara yang sedang bertugas menjaga NKRI dari potensi ancaman yang datang dari luar ke negeri kita dengan menambah-nambahi beban kerja yang tak relevan,” tutupnya.

(AKM/NID/RAD)