Malaysia Beri Bantuan Obat-obatan Senilai Rp1 M, Mendagri: Negara Lebih Besar Dari Itu

Aceh, MPN Indonesia 18 Desember 2025 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan bahwa bantuan dari Malaysia untuk korban bencana alam di Aceh berupa obat-obatan nilainya hanya sekitar Rp1 miliar.

Pernyataan ini disampaikannya dalam wawancara bersama Helmy Yahya di kanal YouTube Helmy Yahya Bicara pada Sabtu (13/12).

Menurut Tito, nilai bantuan tersebut dinilai tidak sebanding dengan kemampuan dan upaya pemerintah Indonesia dalam menangani bencana banjir bandang yang melanda wilayah Aceh.

Penjelasan Mendagri soal Bantuan Malaysia

Tito menjelaskan bahwa informasi awal menyebutkan adanya pengusaha asal Malaysia yang berniat memberikan bantuan dengan mengirimkan obat-obatan.

Namun setelah dilakukan kajian, nilai bantuan tersebut dinilai tidak besar.

“Setelah dilihat, obat, dikaji, berapa banyak obat-obatan yang dikirim, itu nilainya gak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Kita kan, negara kalau itu 1 miliar, kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu,” ujar Tito dalam wawancara tersebut, dikutip MPN Indonesia pada Kamis (18/12).

Ia juga menyinggung kemungkinan munculnya persepsi publik yang keliru jika bantuan dari luar negeri terlihat lebih menonjol dibandingkan peran pemerintah sendiri.

“Jadi, jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya gak seberapa, dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu,” jelasnya.

Kritik dari Ray Rangkuti

Pernyataan Tito Karnavian tersebut mendapat respons dari Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti.

Ia menilai pernyataan Mendagri tidak pantas karena membandingkan bantuan negara lain dengan anggaran pemerintah Indonesia.

“Bagaimanapun, pernyataan Mendagri tersebut adalah pernyataan pemerintah, dan dengan sendirinya adalah pernyataan negara. Nada merendahkan terhadap negara lain sangat tidak dapat dibenarkan,” ungkap Ray dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12).

Ray menilai perbandingan antara bantuan Malaysia dan anggaran pemerintah pusat tidak relevan.

Menurutnya, bantuan dari pihak luar merupakan wujud empati dan solidaritas, sementara peran pemerintah adalah kewajiban negara terhadap rakyatnya.

“Jelas sangat tidak relevan. Sama tidak relevannya membandingkan bantuan warga yang dilakukan dengan sukarela dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pada korban banjir bandang Sumatra,” tegasnya.

Desakan kepada Presiden

Ray juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat dalam penanganan bencana tidak dapat disebut sebagai bantuan, melainkan tugas dan kewajiban negara.

“Keterlibatan pemerintah pusat di banjir bandang Sumatra tidak bisa disebut sebagai perbantuan, tapi kewajiban mereka sebagai pelayan masyarakat,” pungkasnya.

Ia pun mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengingatkan para pejabat agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik.

Ray menilai pernyataan Tito berpotensi melukai perasaan masyarakat, khususnya para korban banjir bandang di Aceh yang tengah mengalami kesulitan.

(AKM/NID/RAD)