Mensos Usulkan Beri Jaminan Hidup Rp10.000 per Hari untuk Korban Bencana Sumatra

MPN Indonesia 18 Desember 2025 - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengusulkan pemberian bantuan sosial jaminan hidup sebesar Rp10.000 per hari untuk setiap korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Usulan ini disampaikan dalam rapat tingkat menteri bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta, Rabu (17/12).

Pemberian bantuan jaminan hidup akan dimulai setelah para korban memperoleh hunian sementara (huntara) atau hunian tetap (huntap).

“Nanti ada huntara atau huntap, ada jaminan hidup sementara selama 3 bulan, di mana setiap keluarga, setiap individu mendapatkan dukungan Rp10.000 per harinya,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator PMK, Rabu.

Namun, nominal tersebut belum bersifat final dan masih dalam tahap koordinasi. Gus Ipul menyampaikan bahwa angka Rp10.000 tersebut merupakan indeks tahun 2020.

“Apakah itu mencukupi atau ditambah, menunggu kebijakan Pak Menko untuk mau dirapatkan lebih lanjut,” jelasnya.

Bantuan Tambahan untuk Korban Bencana Sumatra

Kebijakan ini merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap bencana alam berupa banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatra.

Selain bantuan jaminan hidup, Kementerian Sosial juga menyiapkan bantuan senilai Rp3 juta per keluarga untuk melengkapi isi rumah di huntara atau huntap.

Bantuan ini mencakup kebutuhan dasar seperti peralatan dapur, meja, kursi, dan perlengkapan rumah tangga lainnya.

Di samping itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan pemberdayaan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga.

Sementara untuk korban yang meninggal dunia akibat bencana, ahli waris akan menerima santunan sebesar Rp15 juta, dan korban luka berat akan mendapat bantuan sebesar Rp5 juta.

Rapat Dihadiri Sejumlah Menteri

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat kabinet, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

Hadir pula Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala BRIN Arif Satria, Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Arifatul Choiri Fauzi, serta Direktur Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Dalam rapat tersebut, Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa penanganan bencana dilakukan lintas kementerian dan lembaga, dan disesuaikan dengan tingkat keparahan masing-masing daerah terdampak.

“Ada yang sangat berat, sangat terisolir, tetapi ada yang juga relatif kurang terisolir dan juga dampaknya tidak terlalu berat. Jadi, memang bervariasi,” jelasnya.

(AKM/NID/RAD)