Menaker Akui Kerap Ditodong Pertanyaan “Mana 19 Juta Lapangan Kerja?”

MPN Indonesia 14 Desember 2025 - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, dalam acara Indonesian Productivity Summit 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (12/12) mengaku kerap ditanya masyarakat terkait janji penciptaan 19 juta lapangan kerja.

Hal ini disampaikan saat membahas isu ketenagakerjaan yang masih didominasi oleh ketersediaan lapangan kerja.

“Walaupun tadi persepsi masyarakat, ‘Pak Menteri, mana 19 juta lapangan kerja?’ yang ditanya adalah kepada Kemenaker,” ujar Yassierli seperti dikutip MPN Indonesia dari siaran langsung YouTube Kementerian Ketenagakerjaan RI, Sabtu (13/12).

Diketahui, pertanyaan tersebut muncul sebagai respons atas janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang hingga kini belum terealisasi usai setahun pemerintahan berjalan.

Tantangan Pasar Tenaga Kerja di Indonesia

Dalam paparannya, Yassierli menyebutkan bahwa Indonesia saat ini memiliki 153 juta angkatan kerja. dengan tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,76 persen.

Dari jumlah tersebut, hanya 39 persen yang bekerja di sektor formal, sementara sisanya berada di sektor informal.

Namun, menurut Yassierli situasi tersebut tak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga terjadi di berbagai negara akibat faktor geopolitik dan perang tarif, yang turut berdampak pada dinamika pasar tenaga kerja.

Ia pun menyoroti persoalan lain terkait latar belakang pendidikan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yang masih menjadi tantangan.

“Kalau kita lihat ternyata 85 persen, 86 persen SDM kita itu latar belakang pendidikannya adalah maksimum SMA dan ini adalah tantangan tersendiri,” katanya.

Pelatihan Vokasi di Indonesia Masih Terbatas

Di tengah perkembangan teknologi yang menciptakan berbagai sektor kerja baru seperti green economy, artificial intelligence (AI) economy, dan creative economy, Yassierli menilai kesiapan SDM belum optimal.

Ia menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi melalui pendidikan vokasi menjadi strategi utama Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjawab tantangan tersebut.

Namun, ia juga mengakui bahwa cakupan pendidikan vokasi masih terbatas. Saat ini, pemerintah hanya memiliki 42 balai pelatihan kerja di seluruh Indonesia.

“Jadi, pelatihan vokasi itu sebagai opsi sesudah mereka mendapatkan pendidikan formal… Tentu pelatihan vokasi tidak bisa menggantikan karena keterbatasan kita. Kita hanya memiliki balai sebanyak 42 se-Indonesia dengan budget yang juga terbatas,” terang Yassierli.

(AKM/NID/RAD)