Prabowo Minta Struktur Komisaris BUMN Perbankan Diringkas dan Diisi Profesional

MPN Indonesia 27 Maret 2025 - Presiden RI, Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris pada badan usaha milik negara (BUMN) sektor perbankan agar lebih ramping dan diisi oleh tenaga profesional. 

Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (26/3), dan dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam penguatan manajemen BUMN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pengurangan jumlah komisaris dan penunjukan profesional dilakukan guna meningkatkan respons positif dari pasar terhadap struktur pengelolaan BUMN.

Struktur Disesuaikan dengan Kebutuhan dan Tetap Libatkan Kementerian

Menurut Airlangga Hartarto, struktur baru komisaris akan tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank BUMN. Ia menjelaskan bahwa unsur kementerian teknis tetap akan menjadi bagian dari komposisi komisaris, tergantung pada sektor usaha dari masing-masing BUMN perbankan.

“Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” ujar Airlangga, dikutip MPN Indonesia dari keterangan  Sekretariat Negara pada Kamis (27/3).

Airlangga Hartarto menambahkan, “Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM.”

Rencana penyederhanaan ini akan memperhatikan struktur yang paling tepat bagi efektivitas pengawasan dan manajemen, namun tidak menghilangkan keterwakilan dari instansi teknis yang memiliki relevansi terhadap operasional bank tersebut.

Fluktuasi Nilai Tukar dan Ketahanan Ekonomi

Selain membahas kebijakan struktur BUMN, rapat terbatas juga menyoroti isu nilai tukar rupiah. Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa meskipun nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi, kondisi ekonomi Indonesia tetap dinilai kuat secara fundamental.

“Ya rupiah kan seperti biasa kan berfluktuasi. Tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat,” ujar Airlangga.

Dalam penjelasannya, Airlangga menyampaikan beberapa indikator yang mendasari kekuatan ekonomi Indonesia, seperti kinerja ekspor yang baik, cadangan devisa yang solid, serta neraca perdagangan yang positif. 

Airlangga juga menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) memberikan pengaruh positif terhadap stabilitas nilai tukar.

“Kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus. Plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak ter-corner ke depan,” katanya.

Penyesuaian sebagai Bagian dari Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang ditekankan dalam rapat tersebut menitikberatkan pada efisiensi struktur organisasi dalam BUMN dan penerapan prinsip profesionalisme dalam pengelolaan.

Arahan dari Presiden Prabowo Subianto ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang menekankan perbaikan struktural dalam tata kelola perusahaan milik negara.

Pemerintah juga mempertimbangkan relevansi peran kementerian teknis dalam jajaran komisaris, untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan tetap mempertimbangkan aspek kebijakan sektoral yang berkaitan langsung dengan operasional masing-masing bank milik negara.

(AKM/NID/RAD)