Prabowo Sindir “Raja Kecil” yang Menolak Kebijakan Efisiensi Anggaran

MPN Indonesia 11 Februari 2025 - Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya pihak-pihak dalam birokrasi yang menolak kebijakan efisiensi anggaran yang telah ditetapkannya.

Dalam pidatonya di Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya pada Senin (10/2), Prabowo mengungkapkan bahwa beberapa pejabat merasa kebal hukum dan bertindak seperti “raja kecil” dengan menghambat kebijakan pemerintah terkait penghematan anggaran.

Menurut Prabowo, kebijakan efisiensi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak dan memperbaiki sekolah-sekolah.

Ia menekankan bahwa pengeluaran yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas yang tidak mendesak, harus dikurangi demi kepentingan yang lebih besar.

“Ada yang melawan saya, ada, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil. Saya mau hemat uang. Uang itu untuk rakyat,” ujar Prabowo.

Instruksi Presiden dan Target Penghematan Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, Rp256,1 triliun berasal dari anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

Prabowo menegaskan bahwa efisiensi ini bukan sekadar pengurangan anggaran, tetapi pengalokasian ulang untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.

Ia juga menyindir praktik perjalanan dinas ke luar negeri yang sering dilakukan dengan alasan yang tidak esensial.

“Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir, yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa jika perjalanan ke luar negeri tidak bersifat esensial atau mendukung tugas negara, maka sebaiknya dibiayai secara pribadi, bukan menggunakan dana negara.

“Tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh, jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan, kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” tambahnya.

Dampak dan Tantangan Kebijakan Efisiensi Anggaran

Meskipun efisiensi anggaran bertujuan untuk memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini menimbulkan polemik di berbagai sektor.

Beberapa pihak menilai bahwa langkah penghematan yang dilakukan dapat berdampak pada operasional Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti pembatasan penggunaan listrik, pendingin ruangan, dan kendaraan dinas.

Selain itu, sektor infrastruktur juga berpotensi terdampak akibat pemangkasan anggaran sebesar Rp81 triliun.

Pengusaha konstruksi menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Peter Frans, Kepala Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional (DPON) Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (INKINDO), menyoroti bahwa efisiensi anggaran dapat memperlambat pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi salah satu sektor dengan efek berganda terhadap kebijakan ekonomi.

“Dipastikan rasionalisasi besar-besaran akan terjadi di berbagai perusahaan konstruksi, baik swasta maupun BUMN. Sebab, hingga saat ini tidak ada satu pun proyek yang dikerjakan,” ujarnya.

Efek Kebijakan terhadap Perekonomian Nasional

Dari sisi makroekonomi, kebijakan efisiensi anggaran ini dinilai dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hanya mencapai 5,03%, masih jauh dari target pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin mencapai 8%.

Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, memperkirakan bahwa pengurangan anggaran di K/L dan daerah dapat menekan daya beli masyarakat.

Sektor konsumsi yang menjadi penopang utama kebijakan ekonomi juga diperkirakan terdampak akibat realokasi anggaran.

“Ada pengurangan [anggaran], sehingga pada akhirnya ini pun juga akan berisiko pada penurunan daya beli,” kata Josua dalam acara Permata Bank 2025 Economic Outlook.

Di sisi lain, sektor jasa pariwisata juga bisa terkena dampak dari penghematan anggaran sebesar Rp50,5 triliun untuk dana transfer ke daerah.

Sementara itu, Prabowo Subianto tetap optimis bahwa kebijakan ini akan menghasilkan manfaat dalam jangka panjang jika alokasi anggaran difokuskan pada program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).